Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemimpin Bali Wajib Pantau Efektivitas Pembangunan Pariwisata Bali

WISATAWAN - Sejumlah wisatawan saat berkunjung ke Pura

BALI TRIBUNE - Menurut pengamat pariwisata, Mangku Made Sulasa Jaya, salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepariwisataan adalah menguntungkan bagi penduduk yang dikunjungi wisatawan secara berkelanjutan. Hal ini kata dia merupakan prinsip kelima etika pembangunan pariwisata dunia yang harus dipasangkan dengan prinsip dasar atau filosopi pembangunan daerah yang memiliki kekhasan berbeda beda. "Seperti contohnya di Bali yang memiliki filosofi kehidupan berdasarkan Tri Hita Karana dan pembangunan pariwisata budaya," katanya beberapa waktu lalu di Denpasar. Dia yang juga penekun spiritual itu mengatakan, untuk mengukur efektivitas pembangunan pariwisata dibutuhkan rencana sasaran yang utuh diantaranya menyangkut standar kualitas, target sasaran secara terukur. "Termasuk rencana pencegahan dan penanggulangan dampak negatif pembangunan pariwisata yang menyebabkan percepatan menurunnya kualitas industri pariwisata itu sendiri," jelas Mangku Sulasa. Namun ada satu hal menarik, dimana dijadikannya Bali sebagai contoh pembangunan kepariwisataan di Indonesia, dengan adanya istilah sepuluh Bali baru atau Bali and Beyond. Hal ini yang mengharuskan Bali terus berbenah diri dan meningkatkan kualitas diatas kualitas destinasi pariwisata di daerah lain. "Salah satu contoh saja pada sisi kualitas infrastruktur jalan, parkir dan penanganan sampah di ibu kota Provinsi Bali yaitu Denpasar yang masih sangat kurang baik, yang merusak pencintraan pariwisata Bali," sebutnya. Dipaparkan Mangku Sulasa, analisa dan sasaran perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk menilai efektivitas setiap kegiatan yang berkelanjutan termasuk dalam pembangunan kepariwisataan yang dalam Undang undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 meliputi pembangunan destinasi, industri, pemasaran dan kelembagaan dimana dalam bidang industri saja melibatkan minimal 13 jenis usaha kepariwisataan. "Banyak pakar mengatakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara capaian dengan target sasaran minimal satu persen dan maksimal 100 persen," imbuhnya. Dalam dunia usaha pengukuran efektivitas ini sudah bukan hal baru, namun bagaimana penerapannya dalam sebuah destinasi seperti Bali yang menurutnya belum pernah melakukan penilaian tentang efektivitas pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. "Oleh sebab itu kita berharap pimpinan Bali kedepan wajib memantau efektivitas pembangunan pariwisata Bali. Minimal dalam lima tahun kedepan, berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika pembangunan kepariwisataan dunia," tambahnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Adi Arnawa Paparkan Strategi dan Capaian Target Pembangunan, Dukung Pariwisata, Infrastruktur Fokus Utama

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan strategi dan pencapaian target pembangunan di Kabupaten Badung, pada Rapat Koordinasi Provinsi Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster di ruang pertemuan Kertha Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor diikuti Bupati/Walikota se-Bali serta Pimpinan Perangkat Daerah terkait.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bahas Raperda Penyertaan Modal Daerah untuk PT Penjaminan Kredit Bali Mandara

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.