Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemindahan Napi Mendapat Perlawanan

DIPINDAH – Sebanyak 63 napi Lapas Kelas IIA Denpasar dipindah ke Lapas Madiun, Jawa Timur, Rabu dini hari kemarin. Saat pemindahan yang melibatkan 1.000 lebih personel gabungan itu sempat mendapat perlawanan.

Denpasar, Bali Tribune

Pemindahan 63 orang narapidana dari Lapas Kelas IIA Denpasar ke Lapas Madiun, Jawa Timur, Rabu (27/4) dini hari mendapat perlawanan. Akibatnya, tiga napi yang melakukan perlawanan tersebut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Bali.

Pemindahan napi kemarin berjalan dramatis. Selain 63 napi dipindah ke Lapas Madiun, tiga napi lainnya diboyong ke Lapas Tabanan. Proses pemindahan terhadap para napi ini melibatkan lebih dari 1.000 personel gabungan TNI dan Polri bersenjata lengkap.

Pantauan Bali Tribune di lokasi kejadian, tepat pukul 02.15 Wita, anggota TNI Polri masuk ke lapas untuk melakukan sweeping sekaligus mengambil 63 napi yang akan dievakuasi ke Lapas Madiun. Dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkotika dan obat lainnya, namun menemukan beberapa pucuk senjata tajam seperti rantai, obeng, dan sebagainya.

"Diblok B tadi (kemarin,red) ada tiga orang yang melakukan perlawanan. Mereka melempar petugas dengan kipas angin dan senjata tajam obeng. Sehingga mereka kita amankan untuk dibawa ke Polda," ungkap seorang petugas seusai melakukan razia.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, Nyoman Surya Putra saat ditemui usai pemindahan puluhan napi menjelaskan, dari 66 napi yang dipindahkan tersebut, 70 persen adalah napi narkoba. "Ada 40 orang merupakan napi narkoba," imbuhnya.

Pemindahan juga dilakukan terhadap tujuh napi asing, termasuk satu orang terpidana kasus Bali Nine dari Australia bernama Michel. Sementara sisanya warga negara Iran yang terlibat kasus narkoba. "Napi asing ini sering menjadi provokator keributan di lapas selama ini. Jadi mereka kita pindahkan semua," katanya.

Rencana dan evaluasi pemindahan tersebut dilakukan dalam rapat dengan pihak Polda Bali pada Selasa (26/4). Dalam rapat tersebut, akhirnya diidentifikasi beberapa pentolan yang menjadi biang kerusuhan terkait dengan penolakan terhadap 11 tersangka kasus bentrokan antar-ormas.

"Nama-nama mereka yang akan dipindahkan tidak diberitahu terlebih dahulu untuk menjaga kondusivitas lapas. Setelah dirazia, nama-nama 66 napi itu dipanggil satu per satu dan disuruh naik bis. Jadi mereka (napi) tidak tahu kalau mereka akan dipindahkan," terangnya.

Surya Putra membantah jika pemindahan tersebut terkait dengan penolakan terhadap 11 tersangka yang akan ditahan di Lapas Kerobokan pekan lalu. Ia mengaku jika pemindahan itu hanya untuk menjaga kondusivitas lapas. "Kita tidak membedakan, apakah ini dari kelompok ormas atau bukan. Semuanya sama. Yang menjadi biang kerusuhan selama ini harus pindah," ujarnya.

Lapas Kerobokan adalah lapas dengan kondisi over kapasitas. Ia berharap setelah pemindahan tersebut kondisi lapas akan menjadi lebih kondusif, dan tidak terjadi keributan lagi.

Terkait dengan 11 tahanan yang kini dititipkan di Mapolda Bali, menurutnya setelah puluhan napi dipindahkan, tidak serta merta 11 tahanan itu bisa dimasukkan ke Lapas Kerobokan. Sebab, kalau itu yang terjadi nanti ditafsir petugas diskriminasi karena 11 tahanan itu berasal dari kelompok ormas.

"Tetapi negara tidak bisa diatur oleh kelompok tertentu. Petugas negara tidak boleh dikendalikan oleh napi. Kalau ada yang terjadi demikian, kita akan bertindak tegas," katanya.

Sementara Direktur Kamtib Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Soetrisman yang ikut menyaksikan langsung proses pemindahan tersebut mengatakan, pemindahan para napi itu hal biasa. Namun untuk Lapas Kerobokan beritanya menjadi besar karena diawali dengan insiden kerusuhan.

Menurutnya, kalau sudah dalam lapas tidak ada istilah ormas atau organisasi apa pun, tidak ada perlakuan diskriminasi apapun dan sebagainya. Ia mengaku proses pemindahan napi dari Lapas Kerobokan itu semata-mata karena kondisi lapas over capacity dan hal ini tidak hanya di Bali saja.

"Lapas yang ada di DKI Jakarta, Medan, Makassar, dan lain sebagainya merupakan kondisi lapas yang telah over capacity. Proses redistribusi terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi seperti Lapas Kerobokan saat ini, dimana terdapat ribuan napi yang ditahan. Setelah Bali, Medan juga akan kita lakukan demikian karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Redistribusi ini kami lakukan terhadap wilayah-wilayah yang lapasnya over capacity. Mengapa dipilih Madiun, karena di sana masih ada ruang," ungkapnya.

Terkait dengan insiden penikaman terhadap polisi saat razia sebelum pemindahan, dijelaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAm Bali Nyoman Surya Putra bahwa saat itu napi bersangkutan sedang dalam posisi tidur nyenyak. Saat dibangunkan itulah, yang bersangkutan marah dan spontan mengambil obeng menikam polisi.

 "Ini wajar. Yang namanya orang dalam tekanan, apalagi waktunya tidur nyenyak. Namun saat dijelaskan kalau itu petugas, napi yang bersangkutan langsung tenang dan memahaminya. Sementara obeng itu dibawa saat mereka memperbaiki listrik," tuturnya.

Mengenai sitaan sejumlah senjata tajam, Surya Putra membantahnya. Kecuali rantai besi yang juga ikut disita. Rantai besi itu adalah pengikat pintu. Selain gembok, diperkuat lagi dengan rantai.

wartawan
ray
Category

Tindak Lanjutan Arahan Presiden, Bupati Bangli Hidupkan Lagi Tradisi Gotong Royong dan Jumat Bersih

balitribune.co.id | Bangli - Pemkab Bangli mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI dan instruksi Gubernur Bali, Senin (23/2/2026). Rakor yang berlangsung  di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli itu, dihadiri langsung Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Wakil Bupati I Wayan Diar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

133 Perbekel se-Tabanan Dikumpulkan, Inspektorat Tekankan Wajib Lapor LHKPN Sebelum 31 Maret 2026

balitribune.co.id | Tabanan – Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Sosialisasi Gratifikasi dan Antikorupsi, Regulasi LHKPN dan Penggunaan Aplikasi e-LHKPN serta Pengelolaan Keuangan Desa kepada 133 Perbekel se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin (23/2/2026) bertempat di Warung K-Nol, Kawasan Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Konsisten Kelola Sampah dari Sumber, Desa Gulingan Berhasil Tekan Sampah Berserakan hingga 90 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pengelolaan sampah berbasis sumber yang dijalankan secara konsisten di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, membuahkan hasil nyata. Sampah berserakan di desa tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 90 persen, sehingga kondisi lingkungan kini nyaris bebas sampah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mangkir Dipanggil Satpol PP Badung, Izin Kondotel di Cemagi Bisa Dicabut?

balitribune.co.id I Mangupura - Pembangunan kondotel di dekat Pantai Cemagi, Kecamatan Mengwi, Badung terus menjadi sorotan. Pasalnya, proyek yang disebur-sebut milik warga negara asing (WNA) itu melakukan sejumlah pelanggaran berat sehingga disegel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Polemik Mangrove Benoa, Investigasi Internal Berlanjut, Aparat Didorong Usut Kelalaian Lingkungan

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik matinya ratusan pohon mangrove di kawasan Benoa, Denpasar Selatan, memasuki babak baru. Dalam rapat koordinasi yang digelar Sabtu (21/2/2026) pukul 10.00 WITA di Kantor Pelindo, terungkap adanya rembesan pipa bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina pada September 2025 yang tidak dilakukan pembersihan secara menyeluruh.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.