Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemindahan Napi Mendapat Perlawanan

DIPINDAH – Sebanyak 63 napi Lapas Kelas IIA Denpasar dipindah ke Lapas Madiun, Jawa Timur, Rabu dini hari kemarin. Saat pemindahan yang melibatkan 1.000 lebih personel gabungan itu sempat mendapat perlawanan.

Denpasar, Bali Tribune

Pemindahan 63 orang narapidana dari Lapas Kelas IIA Denpasar ke Lapas Madiun, Jawa Timur, Rabu (27/4) dini hari mendapat perlawanan. Akibatnya, tiga napi yang melakukan perlawanan tersebut ditangkap dan digelandang ke Mapolda Bali.

Pemindahan napi kemarin berjalan dramatis. Selain 63 napi dipindah ke Lapas Madiun, tiga napi lainnya diboyong ke Lapas Tabanan. Proses pemindahan terhadap para napi ini melibatkan lebih dari 1.000 personel gabungan TNI dan Polri bersenjata lengkap.

Pantauan Bali Tribune di lokasi kejadian, tepat pukul 02.15 Wita, anggota TNI Polri masuk ke lapas untuk melakukan sweeping sekaligus mengambil 63 napi yang akan dievakuasi ke Lapas Madiun. Dalam razia tersebut petugas tidak menemukan narkotika dan obat lainnya, namun menemukan beberapa pucuk senjata tajam seperti rantai, obeng, dan sebagainya.

"Diblok B tadi (kemarin,red) ada tiga orang yang melakukan perlawanan. Mereka melempar petugas dengan kipas angin dan senjata tajam obeng. Sehingga mereka kita amankan untuk dibawa ke Polda," ungkap seorang petugas seusai melakukan razia.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali, Nyoman Surya Putra saat ditemui usai pemindahan puluhan napi menjelaskan, dari 66 napi yang dipindahkan tersebut, 70 persen adalah napi narkoba. "Ada 40 orang merupakan napi narkoba," imbuhnya.

Pemindahan juga dilakukan terhadap tujuh napi asing, termasuk satu orang terpidana kasus Bali Nine dari Australia bernama Michel. Sementara sisanya warga negara Iran yang terlibat kasus narkoba. "Napi asing ini sering menjadi provokator keributan di lapas selama ini. Jadi mereka kita pindahkan semua," katanya.

Rencana dan evaluasi pemindahan tersebut dilakukan dalam rapat dengan pihak Polda Bali pada Selasa (26/4). Dalam rapat tersebut, akhirnya diidentifikasi beberapa pentolan yang menjadi biang kerusuhan terkait dengan penolakan terhadap 11 tersangka kasus bentrokan antar-ormas.

"Nama-nama mereka yang akan dipindahkan tidak diberitahu terlebih dahulu untuk menjaga kondusivitas lapas. Setelah dirazia, nama-nama 66 napi itu dipanggil satu per satu dan disuruh naik bis. Jadi mereka (napi) tidak tahu kalau mereka akan dipindahkan," terangnya.

Surya Putra membantah jika pemindahan tersebut terkait dengan penolakan terhadap 11 tersangka yang akan ditahan di Lapas Kerobokan pekan lalu. Ia mengaku jika pemindahan itu hanya untuk menjaga kondusivitas lapas. "Kita tidak membedakan, apakah ini dari kelompok ormas atau bukan. Semuanya sama. Yang menjadi biang kerusuhan selama ini harus pindah," ujarnya.

Lapas Kerobokan adalah lapas dengan kondisi over kapasitas. Ia berharap setelah pemindahan tersebut kondisi lapas akan menjadi lebih kondusif, dan tidak terjadi keributan lagi.

Terkait dengan 11 tahanan yang kini dititipkan di Mapolda Bali, menurutnya setelah puluhan napi dipindahkan, tidak serta merta 11 tahanan itu bisa dimasukkan ke Lapas Kerobokan. Sebab, kalau itu yang terjadi nanti ditafsir petugas diskriminasi karena 11 tahanan itu berasal dari kelompok ormas.

"Tetapi negara tidak bisa diatur oleh kelompok tertentu. Petugas negara tidak boleh dikendalikan oleh napi. Kalau ada yang terjadi demikian, kita akan bertindak tegas," katanya.

Sementara Direktur Kamtib Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Soetrisman yang ikut menyaksikan langsung proses pemindahan tersebut mengatakan, pemindahan para napi itu hal biasa. Namun untuk Lapas Kerobokan beritanya menjadi besar karena diawali dengan insiden kerusuhan.

Menurutnya, kalau sudah dalam lapas tidak ada istilah ormas atau organisasi apa pun, tidak ada perlakuan diskriminasi apapun dan sebagainya. Ia mengaku proses pemindahan napi dari Lapas Kerobokan itu semata-mata karena kondisi lapas over capacity dan hal ini tidak hanya di Bali saja.

"Lapas yang ada di DKI Jakarta, Medan, Makassar, dan lain sebagainya merupakan kondisi lapas yang telah over capacity. Proses redistribusi terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi seperti Lapas Kerobokan saat ini, dimana terdapat ribuan napi yang ditahan. Setelah Bali, Medan juga akan kita lakukan demikian karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan. Redistribusi ini kami lakukan terhadap wilayah-wilayah yang lapasnya over capacity. Mengapa dipilih Madiun, karena di sana masih ada ruang," ungkapnya.

Terkait dengan insiden penikaman terhadap polisi saat razia sebelum pemindahan, dijelaskan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Hukum dan HAm Bali Nyoman Surya Putra bahwa saat itu napi bersangkutan sedang dalam posisi tidur nyenyak. Saat dibangunkan itulah, yang bersangkutan marah dan spontan mengambil obeng menikam polisi.

 "Ini wajar. Yang namanya orang dalam tekanan, apalagi waktunya tidur nyenyak. Namun saat dijelaskan kalau itu petugas, napi yang bersangkutan langsung tenang dan memahaminya. Sementara obeng itu dibawa saat mereka memperbaiki listrik," tuturnya.

Mengenai sitaan sejumlah senjata tajam, Surya Putra membantahnya. Kecuali rantai besi yang juga ikut disita. Rantai besi itu adalah pengikat pintu. Selain gembok, diperkuat lagi dengan rantai.

wartawan
ray
Category

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemilik Panti Asuhan di Sawan Buleleng Perkosa Anak Asuh, Dinas Sosial Sebut 8 Anak Jadi Korban

balitribune.co.id I Singaraja - Peristiwa keji terjadi di sebuah panti asuhan di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilik panti asuhan dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak kekerasan seksual dan penganiayaan. Pria berinisial JMW tersebut diduga memperkosa dan menganiaya korban berinisial PAM (17), yang merupakan anak asuh di panti asuhan tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polda Bali Tetapkan 7 WNA Tersangka Mutilasi Warga Ukraina, 6 Orang Masuk Daftar Red Notice

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus penculikan dan mutilasi yang menimpa seorang WNA asal Ukraina berinisial IK (28) menemui titik terang. Berdasarkan hasil gelar perkara, olah TKP di 6 lokasi dan koordinasi intens dengan pihak Imigrasi maupun Hubinter Polri, Polda Bali menetapkan 7 orang WNA sebagai tersangka utama. Mereka diketahui masuk ke Indonesia menggunakan visa turis.

Baca Selengkapnya icon click

RSUD Tabanan Beri Penjelasan Terkait Rujukan Pasien Patah Tulang ke RSUP Ngoerah

balitribune.co.id | Tabanan - Manajemen RSUD Tabanan memberikan klarifikasi terkait penanganan seorang pasien perempuan berinisial Ni Made N, (62) yang dirujuk ke rumah sakit lain setelah sempat mendapatkan penanganan awal di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.