Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Badung Sudah Lama Curiga Gas LPG 3 Kg Langka karena Dioplos

Bali Tribune / LANGKA – Gas elpiji 3 kg (tabung melon) kembali langka di wilayah Kabupaten Badung. Penyebabnya diduga karena praktik penimbunan dan pengoplosan.

balitribune.co.id | MangupuraLangkanya gas LPG 3 kg turut membuat puyeng Pemkab Badung. Pasalnya, kelangkaan gas melon ini sudah dikoordinasikan ke pihak Pertamina. Sebagai tindaklanjut Pertamina sendiri mengklaim telah mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai kebutuhan untuk masyarakat Badung.

Namun fakta gas LPG bersubsidi masih langka di lapangan.  Pemkab Badung pun mencurigai kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Bali khususnya Badung memang disebabkan oleh ulah oknum yang ingin mengetuk untung di balik kelangkaan ini.

Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Badung Made Adi Adnyana saat dikonfirmasi, Selasa (4/6) mengaku setiap terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg pihaknya sudah langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Pertamina sendiri sudah mengambil langkah-langkah dengan mendistribusikan gas sesuai kebutuhan. Namun kenyataannya gas justru masih langka.

"Hasil koordinasi kita pihak Pertamina mengaku sudah mendistribusikan gas 3 kg sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja nyatanya di masyarakat gas LPG 3 kg malah langka," ujarnya.

Terkait kelangkaan gas ini pihaknya pun curiga memang terjadi aksi penimbunan atau pengoplosan gas oleh oknum tertentu.

"Sebenarnya kita sudah curiga adanya penimbunan atau pengoplosan gas," kata Adi Adnyana.

Setiap ada keluhan kelangkaan gas pihaknya selalu minta tambahan distribusi ke Pertamina. Kemudian pertamina mendistribusikan ke agen-agen.

"Pertamina katanya, sudah mendistribusikan sesuai kebutuhan. Tapi setelah kita cek pangkalan juga ada yang kosong," ungkapnya.

Tujuan Pertamina mendistribusian LPG sampai ke pangkalan agar Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak jauh dari Rp 18.000.

"Karena kondisi di lapangan beda, makanya kami menduga ada penimbunan dan juga ada pengoplosan gas hingga mengakibatkan gas langka," kata Adi Adnyana. 

Untuk menindaklanjuti hal ini pihaknya mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Tim Migas yakni meliputi Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Polres Badung, Dinas Lingkungan Hidup, Bagian SDA dan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Badung 

"Segera kami rapatkan dengan tim Migas, cuma kalau ada pengoplosan itu sudah ranah aparat penegak hukum," pungkasnya.  

Diketahui gas LPG 3 kg belakangan sangat langka di lapangan. Masyarakat kesulitan untuk membeli gas bersubsidi ini. Selain menjadi barang langka, gas LPG 3 kg juga dijual dengan harga yang sangat mahal. 

wartawan
ANA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.