Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkab Klungkung MoU dengan LKPP, Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa

Bali Tribune/ MOU - Bupati Klungkung Nyoman Suwirta teken MOU dengan LKPP di Jakarta.
balitribune.co.id | Semarapura - Dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah, Pemerintah Kabupaten Klungkung mengadakan kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Implementasi Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) antara Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra dengan Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto di Ruang Serbaguna Kantor LKPP Jakarta Selatan, Kamis (27/2). 
 
Perjanjian yang tertuang meliputi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait sistem informasi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pelaksanaan integrasi sistem informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing. 
 
Bupati Suwirta yang diberi kesempatan usai penandatanganan menyampaikan apresiasi pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman yang langsung ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Menurut Bupati Suwirta, dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama diharapkan dapat memberi manfaat bagi daerah khususnya Kabupaten Klungkung dalam proses pengadaan barang/jasa. Bupati Suwirta juga berharap perjanjian kerjasama ini ke depan bisa dikembangkan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. 
 
Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan, dalam rangka meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP mengembangkan aplikasi monitoring dan evaluasi berbasis web yang berfungsi untuk menyajikan data PBJP mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, kontrak sampai serah terima pekerjaan serta pembayaran. Aplikasi itu nantinya akan di instal dimasing-masing layanan pengadaan secara elektronik. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini antara lain instalasi, penggunaan dan pengelolaan aplikasi monitoring-evaluasi lokal, pendampingan dan bimbingan teknis aplikasi monitoring-evaluasi lokal, validasi data pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dan pelaksanaan integrasi aplikasi monitoring-evaluasi lokal dengan aplikasi pembayaran serta aplikasi lainnya terkait dengan monitoring-evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah. "Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama dua tahun dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan kedua pihak," sebutnya. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.