Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Denpasar Pertahankan WTP 4 Kali Berturut-turut

WTP
Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menerima piagam penghargaan Opini WTP Tahun Anggaran 2015 yang diserahkan langsung Kepala BPK RI Provinsi Bali Dori Santosa, Kamis (2/6) di Kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Denpasar, Bali Tribune

Pemkot Denpasar kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut sejak tahun 2012 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar sampai Tahun Anggaran 2015 dari (BPK) Perwakilan Bali.

Penyerahan piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksanaan (LHP) Tahun Anggaran 2015 dilakukan pada Kamis (2/6) oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Dori Santosa diterima Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede di kantor BPK RI Perwakilan Bali.

Penyerahan LHP dilaksanakan secara bersamaan yang menghadirkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan pengumuman opini BPK atas hasil pemeriksanaan keuangan daerah oleh Kepala BPK RI Perwakilan Bali Dori Santosa.

Opini WTP dalam pengelolaan keuangan daerah yang diraih Pemkot Denpasar tahun ini untuk keempat kalinya. Namun demikian walaupun telah meraih WTP diharapkan kepala daerah, sekretaris daerah, inspektur dan seluruh SKPD dapat terus bahu membahu menerapkan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

Kepala BPK RI Perwakilan Bali Dori Santosa menyatakan Pemkot Denpasar tahun ini kembali mempertahankan opini WTP dengan penekanan pelaporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

“Opini WTP dengan harapan masyarakat yang sangat besar dalam memperhatikan kinerja seluruh daerah yang bersih dari segala kesalahan dan dapat menjadi catatan bagi Ketua DPRD dan Kepala Daerah dengan penilaian BPK terkait kewajaran laporan keuangan,” ujarnya.

Sementara Wakil Walikota I GN Jaya Negara menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPK RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan mengarahkan sehingga pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwujud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kwalitas sumber daya manusianya. Karenanya kedepan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon bimbingan kepada BPK RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Dikatakan dengan kebehasilan meraih opini WTP ini dapat menjadikan semangat bagi aparatur di Pemkot Denpasar sehingga nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningaktakn kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede juga menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada BPK RI Perwakilan Bali, serta mengapresiasi seluruh upaya Pemkot Denpasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Disamping itu pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan cita-cita dan tujuan kita bersama karenanya diperlukan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif termasuk BPK itu sendiri dengan demikian cita-cita itu akan terwujud. Oleh karenanya antara legislatif dan eksekutif harus saling bahu membahu dan mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Prosesi Mapeed di Pura Puseh Gianyar Diiringi Penampilan Barongsai

balitribune.co.id | Gianyar - Prosesi mapeed (iring-ringan geroban) serangkaian odalan di Pura Puseh Desa Adat Gianyar, Selasa (10/2/2026) sangat memikat dan unik. Suguhkan akulturasi tradisi warga Tionghoa setempat ikut mengiringi dengan menampilkan Barongsai Cahaya Dewata dari Pura Sri Sedana/Cong Po Kong Bio.

Baca Selengkapnya icon click

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.