Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Gelar FGD Dana Desa

Sekda Kota Denpasar
FGD - Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun 2017, Selasa (11/7) di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang.

BALI TRIBUNE - Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Denpasar mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun 2017 kepada Kepala Desa (Prebekel) se-Kota Denpasar, Selasa (11/7) di Gedung Graha Sewaka Dharma Lumintang. Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan (PMK) No. PMK-50/PMK.05/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana serta surat edaran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar mengenai bantuan sosialisasi.

Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara mengatakan, dengan diadakannya sosialisasi Focus Group Discussion (FGD) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa tahun 2017 diharapkan apa yang menjadi kendala maupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini di lapangan segera bisa mendapat solusi dan segera bisa ditindaklanjuti.

Dikarenakan regulasi terkait pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa baik penyaluran maupun penyerapan dana untuk tahun 2017 ini mengalami perubahan yang harus dicermati dan disikapi bersama agar terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. “Untuk itu jadikanlah sosialisasi FGD DAK dan Dana Desa sebagai ajang mendiskusikan dan menindaklanjuti tata cara pengelolaan DAK Fisik serta Dana Desa agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut Rai Iswara menambahkan, segala sesuatu program kerja hendaknya harus disandari dengan tiga hal, yakni para prebekel ini harus memahami dengan baik dan benar sandaran aturan secara jelas, dikarenakan aturan ini merupakan tiang penyangga utama didalam suksesnya suatu pelaksanaan. Yang kedua para prekebel harus memiliki perencanaan yang matang, dikarenakan perencaan yang matang sudah memiliki kesuksesan sebanyak 75%. Dan yang ketiga harus kuat didalam pendanaan serta Sumber daya manuisia (SDM), sebab SD ini harus terus ditingkatkan dan di kembangkan.

Sementara Plt. BPKAD Kota Denpasar I Made Widra mengatakan, kegiatan FGD kali ini dibagi menjadi dua katagori yakni sosialisasi pengelolaan dana desa dan pengelola DAK Fisik yang di ikuti oleh prebekel dan pedamping seperti admin dan tenaga ahli desa, yang total keseluruhan dikuti sebanyak 105 orang.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Dukung Penegakan Hukum, Made Sunarta Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Umum di Kantor Kejari Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua III DPRD Badung I Made Sunarta menghadiri pemusnahan barang bukti (BB) perkara tindak pidana umum (PIDUM) di Kantor Kejari Badung, pada Rabu (2/7). BB yang dimusnahkan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht) periode November 2024 - Juni 2025. Kehadiran Made Sunarta ini sebagai bentuk dukungan DPRD Badung dalam penegakan hukum di Gumi Keris.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Karam di Selat Bali, Tim SAR Evakuasi 27 Penumpang Korban KMP Tunu Pratama Jaya

balitribune.co.id | Negara - Setelah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam di perairan Selat Bali pada Kamis (3/7/2027) dini hari, operasi pencarian kini masih terus dilakukan. Hingga Kamis siang ada sejumlah penumpang yang ditemukan meninggal dunia di perairan Pebuahan, Negara.

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Tahun Kasus Mandeg di Polresta Denpasar, Investor Australia Bersurat ke Kapolri

balitribune.co.id | Denpasar - Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan dilaporkan investor asal Australia, Jeffrey Norman Cruickshank (78) ke Satreskrim Polresta Denpasar terkesan jalan di tempat. Buktinya, lebih dari tiga tahun Jeffrey Norman Cruickshank melaporkan I Nyoman Suastika dan Rieke Indriati hingga penyidik menerbitkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) pada 10 Juni 2024, tetapi belum ada penetapan tersangka. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pansus II Tekankan Data Presisi Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia khusus atau Pansus II DPRD Tabanan meminta keberadaan Data Presisi menjadi salah satu landasan utama penyelenggaraan pembangunan daerah yang akan dirangkum ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2029.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.