Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemkot Lhokseumawe Tertarik Penanganan Sampah dan JSDDD Jembrana

Bali Tribune / TPA PEH - Rombongan Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Pj Walikota Lhokseumawe, Imran mengunjungi TPA Peh, Kaliakah.

balitribune.co.id | NegaraJembrana kembali menjadi tujuan kunjungan kerja (kunker) daerah lain. Teranyar kunker dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Rombongan yang dipimpin oleh Pj Walikota Lhokseumawe, Imran datang ke Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan study tiru terkait Pengelolaan Sampah dan Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD).

Rombongan Walikota Imran diterima langsung Bupati Tamba bertempat di ruang VIP Bupati Jembrana, Selasa (30/8). Selain persoalan sampah, pengelolaan JSDDD yang baru saja dilaunching menjadi magnet bagi Pemkot Lhokseumawe datang. Bupati asal Desa Kaliakah ini  menjelaskan manfaat Jembrana JSDDD yang saat ini hanya ada di Kabupaten Jembrana. Dalam JSDDD memuat seluruh data masyarakat Jembrana meliputi data kependudukan dan sosial ekonomi, sehingga dapat disaring untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

JSDDD sangat bermanfaat dalam menyusun kebijakan baik dibidang pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"JSDDD adalah data istimewa yang kita miliki. Ketika perusahaan membutuhkan tenaga kerja, bisa kita ambil dari JSDDD berupa data tenaga kerja dari keluarga miskin dengan usia produktif," jelasnya.

Selain itu, keberhasilan Kabupaten Jembrana dalam pengelolaan sampah yang mampu mengurangi sampah yang masuk ke TPA Peh Kaliakah hingga 34% juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dikatakannya keberhasilan Jembrana dalam mengurangi permasalah sampah dapat terwujud dengan kolaborasi berbagai pihak.

"Persoalan sampah merupakan warisan yang jadi ancaman nasional dan daerah. Yang kita mampu kerjakan hari ini adalah memilah sampah plastik dan organik untuk dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan NGO (Non-Governmental Organization) Asing,” ujarnya.

Di Jembrana pengelolaan sampah juga diatur dalam aturan adat da nada sanksi adat.

"Desa adat mengatur sampah dengan suatu aturan yang disebut perarem. Sanksi adat lebih tinggi diresapi oleh masyarakat sehari-hari," imbuhnya.

Dikatakannya salah satu upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah adalah lomba ditingkat Desa/Kelurahan. Masyarakat pun menurutnya antusias memilah sampah mulai dari tingkat rumah tangga.

"Kita juga menggelar lomba tentang pengelolaan sampah antar desa/kelurahan, ini guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah," ucap Bupati Tamba.

Sementara Pj Walikota Lhokseumawe, Imran menyatakan ketertarikannya tentang inovasi pengelolaan Satu Data yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

"Upaya mengkoordinasikan data yang ada di Kabupaten Jembrana merupakan upaya yang luar biasa. Pemkab Jembrana sudah menuju kearah kebijakan pemerintah pusat untuk menyatukan semua data baik dari tingkat desa/kelurahan, kemudian kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat kementerian/lembaga yang ada ditingkat pemerintah pusat," ungkapnya

Begitupula keberhasilan Jembrana dalam mengelola sampah sehingga mampu mengurangi volume sampah ke TPA  menurutnya menjadi pengetahuan yang sangat berarti bagi pihaknya di Pemkot Lhokseumawe.

"Ini pembelajaran yang sangat berarti bagi kami di Lhokseumawe. Kami juga ingin belajar mekanisme pengumpulan sampah mulai tingkat paling dasar yaitu keluarga, RT, desa hingga tingkat pembuangan akhir. Kami melihat, hampir semua produk sampah yang dihasilkan masyarakat bisa diolah dan dimanfaatkan,” tandasnya. 

wartawan
PAM
Category

Dewan Bangli Soroti Jalan Rusak di Desa Kintamani

balitribune.co.id | Bangli - Kondisi beberapa ruas jalan kabupaten di Kecamatan Kintamani khususnya di Desa Kintamani dalam kondisi rusak parah. Kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah berlangsung sejak empat tahun terakhir. Sejauh ini belum ada langkah konkrit pemerintah daerah dalam upaya melakukan perbaikan.  Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Wayan Sutama kepada media, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

APBD Perubahan Bangli 2025 Dirancang Naik Rp 46 Miliar

balitribune.co.id | Bangli - Rapat Paripurna DPRD Bangli dengan agenda Penyampaian APBD Perubahan 2025, digelar pada Senin (21/7) Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, I Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli, anggota DPRD Kabupaten Bangli, PLT Sekwan, pimpinan OPD di lingkungan Kabupaten Bangli, dan pimpinan BUMD Kabupaten Bangli.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target PAD Bangli Alami Penurunan, Fraksi Golkar Desak Pemkab Gali Potensi

balitribune.co.id | Bangli - Pascarancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disampaikan eksekutif, kalangan DPRD Bangli justru menemukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari Rp 307,4 miliar menjadi Rp303,4 miliar. Temuan tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi DPRD Bangli saat Rapat Paripurna DPRD Bangli, Senin (21/7).

Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Resmikan Kopdes Tegal Harum, Selaras Program Nasional 80.000 Kopdes Merah Putih

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar turut ambil bagian dalam peresmian serentak Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertepatan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, Senin (21/7), yang berlangsung secara hybrid dari Bentangan, Klaten, Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gandeng BPD Bali, Pemkab Badung Sosialisasikan Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

balitribune.co.id | Mangupura - Sekretaris Daerah Kabupaten Badung lB. Surya Suamba membuka kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Senin (21/7) dihadiri oleh PA/KPA (pemegang KKPD), PPK-SKPD, PPTK, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu masing-masing OPD di Lingkup Pemkab Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Tolak Penggusuran, Warga Pantai Bingin: Kami Minta Waktu, Bukan Konflik

balitribune.co.id | Mangupura - Puluhan pemilik warung dan restoran di kawasan pesisir Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, menolak penggusuran bangunan usaha mereka. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Badung memberikan waktu minimal lima hingga sepuluh tahun untuk tetap mengelola kawasan tersebut secara resmi.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.