Denpasar, Bali Tribune
Jembatan yang menghubungkan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung, tiba-tiba ambruk, Minggu (16/10). Delapan orang dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka, dalam peristiwa yang terjadi saat banyak orang melintasi jembatan yang juga dikenal dengan sebutan Jembatan Kuning itu.
Peristiwa ini mengundang keprihatinan dari seluruh masyarakat Bali. "Bali sedang berduka, dan kita sangat prihatin dengan peristiwa ini," tutur anggota DPRD Provinsi Bali asal Nusa Penida, Ngakan Made Samudera, di Gedung Dewan, Senin (17/10).
Menurut dia, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah sejak awal memperbaiki jembatan sepanjang 100 meter tersebut. "Jembatan itu memang sudah tidak layak. Pernah dulu dapat dana untuk perbaikan Rp200 juta. Apa sih artinya itu? Paling-paling hanya untuk pengecetan," tandas Ngakan Samudera.
Ia menjelaskan, dulu sebelum jembatan itu ada, mobilitas masyarakat dari Nusa Lembongan menuju Nusa Ceningan maupun sebaliknya, hanya mengandalkan air surut. "Itu kan lautnya dangkal. Jadi pas air surut, masyarakat bisa lewat," beber anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Sebagai solusinya, pemerintah akhirnya membangun jembatan yang konstruksinya hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Tujuannya, untuk memudahkan mobilitas warga saat persembahyangan. Jembatan tersebut pun bertahan sampai akhirnya ambruk dan menelan korban jiwa.
Mencermati hal ini, Ngakan Samudera mengusulkan agar pemerintah segera membangung jembatan permanen menghubungkan dua pulau kecil di selatan Bali itu. Jembatan dimaksud pun didorong agar didesain untuk bisa dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
DAK Rp45 M
Ambruknya Jembatan Kuning, membuat Pemprov Bali prihatin. Meski jembatan tersebut menjadi tanggung jawab Pemkab Klungkung, namun Pemprov Bali tetap mengalokasikan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk peremajaan jembatan yang sudah tidak layak tersebut.
Pengalokasian DAK ini sebagaimana disampaikan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta, saat ditemui usai menghadiri rapat di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (17/10). Menurut mantan Wakil Bupati Badung itu, sesungguhnya pada tahun anggaran 2015 lalu sempat dialokasikan dana Rp15 miliar untuk perbaikan jembatan itu.
"Memang jembatan itu tanggungjawab kabupaten (Klungkung). Tapi tahun 2015 sesungguhnya ada alokasi dana Rp15 miliar. Tetapi ketika itu tidak berani dikerjakan, karena waktu yang mepet," papar Sudikerta, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali.
Pihaknya kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jembatan penghubung dua pulau di selatan Bali itu sebesar Rp45 miliar. "Sekarang kita masukkan dalam DAK Rp45 miliar untuk pembangunan. Kalau masih kurang, tahun depan kita anggarkan lagi," tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sudikerta juga menyatakan belasungkawa yang mendalam atas ambruknya jembatan ini. Ia bahkan berjanji, untuk meninjau langsung kondisi jembatan tersebut, sekaligus menemui masyarakat yang menjadi korban.
Untuk korban luka-luka, Sudikerta mengatakan, pihaknya sudah mengirim tim ke lokasi jembatan ambruk. "Tim sudah kita kirim. Dari Dinas PU juga sudah ke sana, dan saya sendiri ke sana. Yang bisa segera ditangani, kita tangani. Yang belum, kita akan sikapi," urainya sembari menambahkan santunan untuk para korban akan segera diproses.
Sementara saat meninjau lokasi jembatan ambruk, Sudikerta menyampaikan bahwa Pemprov, Pemkab dan pihak desa telah berupaya memberikan peringatan kepada warga dengan memasang papan peringatan agar tidak lagi memanfaatkan jembatan tersebut karena melihat kondisinya yang sudah rapuh sehingga tidak layak dilewati beban yang berat.
“Kita sudah melihat kondisi sesungguhnya, jembatan sudah sangat keropos, walaupun sudah diberikan peringatan-peringatan oleh pihak desa, Kabupaten Klungkung dan Pemprov, tapi tetap masih digunakan mengingat jembatan ini sebagai akses penghubung satu-satunya antara kedua desa, dan saat kejadian sedang berlangsung kegiatan keagamaan, yang mungkin melebihi beban yang bisa ditampung sehingga berakibat fatal,” jelas Sudikerta.
Untuk penanganan sementara, akan dilakukan shuttle laut memanfaatkan perahu milik penduduk setempat dan dengan bantuan dana operasional dari pemerintah. Hal ini didasari karena sifat perairan laut tersebut yang memiliki arus kuat, sehingga jembatan sementara pun tidak efektif yang ditakutkan terjadi lagi musibah yang sama.
“Prinsipnya kami mendukung akses transportasi yang harus tetap berjalan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, terutama untuk transportasi anak-anak sekolah, itu yang harus kita utamakan,” pungkas Sudikerta.
