Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pemprov Bali Terima Penghargaan Bidang Pengurangan Risiko Bencana

Bali Tribune / penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah dan diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin
balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Selasa (13/10) menerima penghargaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Penghargaan tersebut diterima atas kontribusi dalam bidang pengurangan risiko bencana di Provinsi Bali yang telah dijalankan selama ini. 
 
Penghargaan dalam rangka peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang rutin dilaksanakan setiap tahun di bulan Oktober. Tahun ini tema peringatan Bulan PRB adalah Daerah Punya Aksi Pengurangan Resiko Bencana. Serah terima penghargaan tersebut dilaksanakan dalam acara puncak Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana yang digelar di Gedung BNPB. 
 
Penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah dan diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Bali melakukan aksi nyata terhadap pengurangan risiko bencana yang telah dijalankan selama ini diantaranya sertifikasi Kesiapsiagaan Dunia Usaha Pariwisata dan menetapkan Hari Simulasi Bencana tanggal 26 tiap bulan. 
 
Hal ini mengingat Bali berpotensi dilanda gempa bumi dan tsunami berdasarkan kondisi geografis Bali Pulau yang berhadapan dengan Zona Megathrust Segmen Sumba. Adapun kesiapsiagaan Bali menghadapi ancaman tsunami diantaranya menjalin kerja sama dengan French Red Cross (Palang Merah Perancis) untuk mendirikan Crisis Centre, menjalin kerja sama dengan German Indonesia Tsunami Early Warning System (GITEWS).
 
Selain itu juga menjalin kerja sama dengan BMKG dengan pemasangan Intensitimeter dan WRS New Generation serta memasang sirine peringatan dini tsunami di sembilan titik maupun pembuatan peta evakuasi tsunami dan tempat evakuasi sementara. 
 
Provinsi Bali juga membentuk desa tangguh bencana dan sekolah aman bencana dengan mengedepankan kearifan lokal. Menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memasang papan petunjuk evakuasi dan melakukan sosialisasi bahaya tsunami. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.