Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Penanganan Gepeng Belum Maksimal

GEPENG
GEPENG - Penertiban Gelandangan dan Pengemis (gepeng) oleh Dinas Sosial melibatkan Satpol PP Kota Denpasar beberapa waktu lalu. Namun penertiban ini belum maksimal mengingat masih banyak gepeng berkeliaran sejumlah jalan dan traffict light di Kota Denpasar.

BALI TRIBUNE - Penanganan gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar hingga kini belum maksimal. Pasalnya, masih banyak ditemukan gepeng berkeliaran di jalan-jalan dan perempatan traffic light yang ada di Kota Denpasar.

Pantauan wartawan di beberapa titik di Kota Denpasar masih terlihat ibu-ibu bahkan anak usia 6-12 tahun mengemis untuk mendapatkan hasil tanpa harus bekerja keras seperti di trotoar Jalan Teuku Umar, seputaran Jalan Malioboro, Jalan Pulau Buton, dan Pemogan.

Gepeng yang kembali menghiasi Kota Denpasar tersebut seakan tidak bisa dikendalikan, kendati dalam kurun waktu setahun sudah mengalami penurunan jumlah setelah adanya penanganan gepeng yang dilakukan Dinsos.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Ketut Likup, Senin (22/5) mengakui masih adanya gepeng yang terus menghiasi Kota Denpasar terutama Denpasar Barat. Menurutnya, gepeng yang kembali datang tersebut kebanyakan adalah pendatang dari luar Bali yakni Situbondo, Jember dan Jawa Timur.

"Dulu yang paling banyak kita tangani adalah dari Karangasem, namun sekarang ini kebanyakan dari luar Bali yakni Situbondo yang hampir 40 persennya selain dari Jember, dan Karangasem. Tapi kami terus melakukan penyisiran setiap hari pagi dan sore, untuk saat ini kami baru menemukan 47 hingga bulan Mei ini, walaupun seperti itu, memang masih ada gepeng yang kami belum temukan keberadaannya," jelasnya.

Bahkan menjelang setiap hari raya, Likup mengatakan pasti ada peningkatan gepeng di Kota Denpasar karena banyak yang datang ke Bali, namun yang diherankannya adalah saat penangkapan yang dilakukan mengaku tidak memiliki KTP.

"Tidak memiliki KTP kok bisa lolos di Gilimanuk, itu yang kami pertanyakan sehingga kami kira apakah petugas di sana yang lalai atau memang ada juragannya di sini," ujarnya.

Sementara Made Sudana, Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang,  mengatakan banyaknya gepeng selama ini karena lemahnya pengawasan pada pintu masuk Bali sehingga gepeng bebas masuk ke Bali dan mengemis di Bali.

"Kami akui hingga kini belum bisa terungkap kenapa bisa bebas masuk ke Bali, seharusnya Satpol PP yang memiliki intel bisa melakukan penyelidikan itu.  Jujur saja hingga kini kami belum menerima laporan bahkan menemukan apakah ada yang membekingi gepeng tersebut sehingga bebas masuk ke Bali dan mengemis atau bagaimana.  Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kepala lingkungan masing-masing untuk mengecek gepeng ini namun tetap saja tidak bisa terungkap hingga saat ini," ujarnya.

Oleh karena itu pihaknya mengingatkan masyarakat setiap kali menemukan gepeng jangan pernah memberikan apapun termasuk uang dan barang kepada gepeng karena itu akan membuat mereka semakin senang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan Sudana juga menegaskan jika kedapatan ada yang memberikan barang atau uang kepada gepeng maka akan dikenakan sanksi.

wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.