balitribune.co.id | Mangupura - Kadis Dukcapil Kabupaten Badung menghadiri acara Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Adminduk Bagi Penyandang Disabilitas melalui pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Bali, Jumat (22/4/2022) di SLB Negeri 1 Badung Kuta Selatan.
Acara ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan biodata, KIA, KTP elektronik secara simbolis. Turut hadir Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh, Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali Putu Anom Agustina, Ketua Komite Disabilitas, Kepada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten/Kota se-Bali.
Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyampaikan dari sekarang pelan-pelan akan berusaha mewujudkan Indonesia ini bisa menjadi negara yang ramah kepada penyandang disabilitas dan dimulai dari daerah.
Jadi penyandang disabilitas bukan lagi sebagai masyarakat yang minoritas tapi sudah jadi masyarakat yang prioritas. Pihaknya berharap ke depannya masyarakat penyandang disabilitas atau keluarganya dapat mengisi ragam disabilitasnya dengan jujur sehingga memudahkan perekaman, penerbitan KTP, KIA. sehingga administrasi kependudukan ada di sistem pemerintah.
Sementara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh menyampaikan keterbatasan tidak menghambat untuk berkarya jadi sesuai dengan tema disabilitas bisa dan disabilitas juara.
“Kita sebagai pemerintah, organisasi dan sekolah SLB di Bali mari bersama-sama bergandengan tangan, bersatu, kita melayani saudara-saudara kita penyandang disabilitas di manapun berada," tegasnya.
Kadis Dukcapil Badung AA Ngurah Arimbawa seusai acara menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Bali khususnya warga Badung yang penyandang disabilitas atau mempunyai keluarga penyandang disabilitas bisa dilayani Adminduknya.
“Selama ini mereka tidak punya KTP, Akta Kelahiran atau KK, otomatis mereka tidak bisa mengakses ke Perbankkan, BPJS, dan pelayanan umum. Jadi dengan adanya Adminduk ini tidak ada lagi warga yang tidak mempunyai KK, Akta Kelahiran, maupun KTP sehingga mereka dapat menikmati pelayanan umum,"ungkapnya.
