BALI TRIBUNE - Persoalan paling mendasar yang kini tengah dihadapi masyarakat ialah adanya keterpinggiran sebagai akibat dari kompetisi yang ada hingga akhirnya jatuh miskin dan menganggap tidak ada lagi harapan di Bali, akhirnya memutuskan ikut program transmigrasi alias pindah ke daerah lain.
"Menurut saya persoalan ini sangat mendasar di Bali. Hasil akhir dari pembangunan ini, keterpinggiran semakin hari semakin melebar. Padahal hal ini tidak perlu terjadi jika pemerintah hadir mengatasi persoalan yang terjadi. Dan kalau sampai ini terjadi lantas dimana peran pemerintah. Padahal Bali tingkat pertumbuhan pembangunannya cukup tinggi," ujar anggota DPR RI Komisi VI asal Bali, Nyoman Dhamantra di Dhamantra Center di jalan Kenyeri Denpasar, Selasa (1/8).
Persoalan-persoalan mendasar inilah yang menurutnya mesti segera diatasi, siapapun pemimpin Bali terpilih nanti ia harus memiliki sebuah format dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat. "Penting sepertinya pemimpin mendatang memiliki konsepsi pembangunan yang memang betul betul berpihak pada masyarakat. Jadi tidak hanya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun harus bisa memperkecil jarak kesenjangan yang ada," tukas Dhamantra.
Kendati demikian, untuk merealisasikan hal tersebut tidaklah mudah, pasalnya untuk melahirkan tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang memadai diperlukan performa seorang pemimpin yang handal. Lantas ia juga menjelaskan indikator yang bisa dijadikan tolok ukur dalam meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat ada dua yaitu, pendidikan dan teknologi. "Pendidikan harus diberikan yang sejalan dengan kompetensinya jadi tidak hanya berkualitas, tapi harus sejalan dengan tingkat kompetisi yang ada. Tidak bisa dipungkiri jika sampai kini, mereka yang sudah mengenyam pendidikan bertahun tahun tidak laku di lapangan kerja, ini miris sekali," cetusnya.
Anggota DPR RI Komisi VI yang membawahi bidang perekonomian ini berpendapat untuk mengatasi persoalan ini diperlukan kualitas pendidikan mampu mengatasi kompetisi yang ada. "Kita ingin ada keberpihakan pemerintah khusunya di tingkat pendidikan. Diupayakan pendidikan yang ada harus terjangkau, berkualitas oleh semua kalangan disamping juga penguasaan teknologi," katanya seraya menambahkan teknologi sudah harus mulai dikembangkan di berbagai sektor lapangan kerja seperti industri pertanian, perkebunan, perikanan, dan lainnya harus mulai menggunakan teknologi.
Berharap dengan adanya perubahan yang sejalan dengan teknologi yang ada, pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia beralasan, kalau industrinya masih menggunakan konsepsinya tradisional, tentunya daya saing yang akan tertinggal jauh dari daerah daerah lain yang industrinya sudah menyentuh teknologi. "Untuk itu diperlukan diperlukan penghujan akan daya saing dari lokal content dalam menyikapi setiap perubahan, pasalnya ini menyangkut lokal produk dan lokal wisdom harus benar benar ditegakkan. Dan inilah yang merupakan konsepsi dari Tri Hita Karana," katanya.
Ia menegaskan pembangunan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana adalah merupakan kunci yang harus menjadi rujukan dari konsepsi pembangunan itu sendiri. Terkait calon Pemimpin Bali yang akan diusung pada pemilihan Gubernur 2018 kelak, diharapkan mempunyai kapasitas sebagai seorang negarawan yang mumpuni. Calon tersebut harus benar benar faham apa yang sesungguhnya jadi tantangan Bali ke depan. "Pemimpin Bali juga haruslah seorang negarawan. Jadi dia harus benar benar mumpuni," ujar Dhamantra mengingatkan.
