Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengadaan 63 Xpander Disidik Polda Bali, Perbekel se-Gianyar Ketar-ketir

Bali Tribune/ DISIDIK - Sebanyak 63 unit Expander yang dibeli dengan dana desa kini dilidik Polda Bali
balitribune.co.id | Gianyar - Rasa was-was menghantui 63 kepala desa (perbekel) se-Gianyar menyusul disidiknya kasus pengadaan 63 unit mobil Mitsubishi Xpander oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Bali. Setelah menerima surat panggilan pemeriksaan, Forum Perbekel Gianyar rapat mendadak, Kamis (13/6).
 
Pembelian 63 mobil minibus jenis Xpander Mitsubishi untuk operasional pelayanan pemerintahan desa di Gianyar, April 2019 lalu sempat dihujani bullying netizen di medis sosial. Selain dinilai ‘berlebihan’ diduga proses lelangnya juga tidak sesuai prosedur.
 
Dari informasi yang diterima Bali Tribune, pengadaan mobil yang  menuai pro dan kontra di masyarakat ini, berujung pada pelaporan yang dilakukan sejumlah LSM di Bumi Seni, Gianyar ke Polda Bali. Dalam laporan itu, disebutkan telah terjadi kesalahan prosedur dalam proses tendernya. Menindaklanjuti laporan resmi itu, anggota Dit Reskrimsus Polda Bali langsung bergerak dengan meminta keterangan sejumlah perbekel. 
 
“Ya, kami pernah diminta keterangan oleh petugas dari Polda Bali. Pertanyaannya seputar proses tender mobil Xpander itu.  Karena saya tidak  memahami secara detail, maka saya arahkan agar petugas ke Ketua Forum Kades, Dinas PMD dan instansi terkait lainnya,” ungkap Perbekel Pupuan, Tegalalang, I Wayan Sumatra.
 
Sementara itu, menyikapi surat panggilan dari Polda Bali terhadap Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Nyoman Susila,  para perbekel pun melakukan rembuk di Desa Bona. Namun sayang, Ketua Forum Perbekel Kabupaten Gianyar I Gusti Nyoman Susila, yang juga Perbekel Desa Bona, Blahbatuh belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Saat dihubungi via telepon, nada sambungnya aktif. Namun ia tak mengangkat telepon.
 
Perbekel Pering, Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa yang hadir dalam rapat itu membenarkan adanya rapat, terkait pemanggilan Polda Bali soal mobil Xpander yang dibeli menggunakan dana desa. Namun terkait materi rapat, Gung Sudewa meminta supaya langsung mengkonfirmasi ke ketua forum.  
 
“Memang tadi ada rapat membahas soal panggilan Polda.  Tapi silakan konfirmasi ke Ketua Forum untuk detailnya,” lemparnya.
 
Sementara itu Bupati Gianyar Made Mahayastra mengatakan, tidak mengetahui soal panggilan Polda Bali kepada Forum Perbekel Gianyar, terkait pengadaan mobil Xpander tersebut.  Ditegaskannya bahwa, pengadaan mobil itu tanggung jawab pihak desa, dan anggarannya berasal dari anggaran desa.
 
Sebelumnya, sebanyak 63 unit mobil Xpander dibeli oleh Perbekel se-Gianyar, kecuali Perbekel Pejeng. Per unit kendaraan dibeli seharga Rp 243 juta lebih, menggunakan dana desa masing-masing. Pembelian tersebut di-launching secara serentak di Lapangan Astina, April 2019 lalu. Bahkan para perbekel sempat membawa mobil tersebut touring ke Tampaksiring. 
 
wartawan
Redaksi
Category

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Main “Petak Umpat” dengan Petugas, PKL di Jalur Bypass IB Mantra Ditindak Tegas

balitribune.co.id | Gianyar - Meski belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah ditertibkan, sejumlah pedagang di sepanjang Jalan Bypass IB Mantra rupanya masih mencoba bermain "petak umpat" dengan petugas. Guna memastikan kawasan tersebut benar-benar steril, personel Satpol PP Kabupaten Gianyar kini disiagakan untuk berjaga di titik-titik rawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.