Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengelola Desa Wisata Diminta Menyiapkan Manajemen Konflik

Bali Tribune / DAYA TARIK - desa wisata yang ada di Bali memiliki daya tarik untuk dikunjungi

balitribune.co.id | BadungSebelum mengunjungi destinasi wisata, calon wisatawan tentunya akan mempertimbangkan dari sisi keamanan tempat yang akan dikunjungi. Trennya,

destinasi wisata yang dipilih wisatawan untuk dikunjungi guna menghabiskan masa liburan adalah tempat yang aman dan nyaman tanpa adanya konflik. Sehingga pengelola destinasi wisata termasuk desa wisata di Bali diminta untuk menghindari adanya konflik dari dalam dan luar. Demikian disampaikan Plt. Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Oneng Setya Harini di Badung beberapa waktu lalu.

Ia meminta pengelola desa wisata, selain melakukan promosi terhadap keberadaan potensi desanya yang layak untuk dikunjungi wisatawan, pengelola harus memerhatikan beberapa hal agar tidak terjadi konflik dari dalam desa terkait pembagian manfaat. Begitupun mencegah adanya konflik yang datang dari pihak luar, sebab jualan pariwisata harus aman dari potensi konflik. 

Menurut dia, salah satu upaya untuk mencegah munculnya konflik tersebut, pengelola desa wisata diminta membuat surat edaran atau aturan hingga menyiapkan manajemen konflik. "Kalau mengembangkan desa wisata pasti akan terjadi konflik di internal desa tersebut atau dari luar masuk ke dalam. Harus ada mitigasi bencana dan konflik yang dibuat Perdes-nya sehingga konflik tidak terjadi dari sisi pembagian manfaat. Karena kalau konflik, kita jualan pariwisata harus aman dan nyaman. Kalau ada konflik di internel pasti tidak nyaman orang yang datang," katanya.  

Pasalnya, di masa pasca-pandemi Covid-19 pariwisata Bali sudah mulai pulih. Wisatawan asing dan domestik tetap memilih Bali sebagai destinasi yang dikunjungi saat libur panjang di akhir pekan, libur sekolah dan cuti bersama pada momen hari raya keagamaan. 

Ketua Badan Pengelola Desa Wisata Penarungan, Nyoman Yudhana mengatakan desa wisata ini melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaannya, bahkan pembagian manfaat mendapatkan persetujuan dan diterima semua masyarakat. Saat ini promosi desa wisata tetap dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. 

wartawan
YUE

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.