Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengolahan Harus Tercermin Dalam APBD

Bali Tribune / Wayan Windia

balitribune.co.id | Denpasar – Pernyataan Wagub Bali, Prof. Dr. Tjokorde Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), (Bali Tribune, 4/8) mendapat sambutan positif dari Guru Besar Fak. Pertanian Unud, Wayan Windia. Bahwa memang seharusnya Bali segera memperkuat sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian (sektor sekunder). Di samping pengembangan UMKM, dll. “Pokoknya harus dibangkitkan sektor-sektor kecil, yang selama ini terpinggirkan” katanya. Windia berharap, agar kita jangan terlalu silau dengan sektor pariwisata yang sangat kapitalistis, dan ternyata sangat rapuh.

Perkembangan sektor primer, tersier, dan tersier di Bali harus dibuat seimbang dan harmoni sesuai konsep Tri Hita Karana. Juga sesuai dengan loka Bali. Tapi semuanya itu harus tercermin jelas dalam APBD. Dikatakan bahwa bahasan tentang perlunya dikembangkan sektor primer (pertanian) sudah sangat lama diwacanakan. Tetapi selalu mentok dengan kebijakan yang lebih banyak berorientasi pada sektor pariwisata. Mengkaitkan sektor pariwisata dengan sektor pertanian juga sangat susah dan sangat alot. Mungkin karena banyak sekali ada kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi di sana.

Windia mencatat data yang dilaporkan Bank Indonesia di Bali. Bahwa tiga besar sektor di Bali yang paling banyak menampung tenaga kerja (Agustus 2020) adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Oleh karenanya, Pemda Bali jangan ragu mengembangkan sektor pertanian dan pengolahan hasil. Dikatakan bahwa dalam webinar HKTI Bali, Ketua Komisi II DPRD Bali Kresna Budi mengatakan bahwa ia sepakat untuk mengalokasikan dana APBD Bali sebesar 5% untuk pertanian. Hal ini disepakati oleh Ketua Bapeda Bali. “Kita tunggu saja realisasinya”  kata Windia.

Windia juga wanti-wanti bahwa tidak mudah membangun sektor pertanian. Karena di sana berada komunitas penduduk yang menjadi kerak kemiskinan. Naik atau tidaknya kemiskinan di Bali, sangat tergantung dari naik atau tidaknya pembangunan di sektor pertanian di Bali. Oleh karenanya, pemerintah harus sabar, dan harus penuh komitmen. Ia mengusulkan agar pembangunan sektor pertanian di Bali harus berbasis subak. Jangan seperti pembangunan Simantri pada era Gubernur Mangku Pastika. Simantri (sekarang namanya Sipadu), seharusnya dikembangkan berbasis subak, tidak perlu lagi membentuk gapoktan sebagai basisnya. “Subak harus segera dikembangkan pembangunan sosio-ekonominya. Pembangunan pengolahan hasil pertanian, sebaiknya juga berbasis subak” katanya. 

wartawan
WW
Category

Insentif Pemuka Adat dan Agama di Denpasar Telan Rp2,8 Miliar per Bulan

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan menganggarkan dana sebesar Rp33,8 miliar pada tahun 2026 untuk insentif pemuka adat, tokoh agama, dan pengurus subak. 

Alokasi bulanan yang disiapkan mencapai Rp2,82 miliar sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam menjaga tatanan budaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan Imbas Program MBG, Perumda Swatantra Amankan Rantai Pasok di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Rencana pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat terkait potensi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok (bapok). Merespons situasi tersebut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Swatantra memastikan telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengamankan rantai pasok pangan di wilayah Buleleng.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ngutil di Toko Modern Berjejaring, Dua Pria Dibekuk

balitribune.co.id I Amlapura - Aksinya tertangkap kamera pengawas, dua orang warga asal Bondowoso, Jawa Timur, akhirnya dibekuk oleh Unit Reskrim Polsek Karangasem, setelah berhasil mengutil sejumlah barang di Toko Modern Berjejaring di wilayah Kota Amlapura, tepatnya di Jalan Veteran Jalur 11 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.