balitribune.co.id | Denpasar - Kemiskinan ekonomi terhadap kaum perempuan yang berakibat terjadinya subordinasi pelabelan negatif (stereotype) terhadap jenis kelamin tertentu, terutama terhadap kaum perempuan, kekerasan yang pada umumnya dialami oleh perempuan karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, banyak perempuan menanggung beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama menjadi sorotan dalam pelatihan yang digelar oleh Search for Common Ground Indonesia di Harris Hotel Tuban, Kuta, Jum’at (16/8),
Pelatihan yang melibatkan media serta penggiat pemberdayaan perempuan ini mengambil tema “Perspektif Gender dalam Jurnalisme” menjadi sebuah isu hangat karena belum optimalnya pemberdayaan perempuan di Desa terkait dengan penggunaan dan desa.
Barangkat dari persoalan yang kerap dihadapi, perlu kiranya dibangun kemandirian ekonomi perempuan di pedesaan melalui dana desa yang tiap tahunnya digelontorkan pemerintah dengan memberikan porsi lebih.
Seperti yang disampaikan salah seorang Community Organizer (CO) Ni Wayan Budawati (pendamping, red) yang juga Ketua PKK Desa Dauh Peken, Tabanan saat ditemui disela pelatihan mengatakan gelontoran dana desa dari pemerintah sangat diperlukan bagi pemberdayaan perempuan.
“Kita mau menepis stigma, perempuan hanya bisa meminta uang saja kepada suaminya. Jadi dengan adanya bantuan dana desa, berharap pemberdayaan perempuan melalui pelatihan ketrampilan bisa terwujud dan terlaksana secara berkesinambungan,” sebutnya.
Dituturkan, penguatan ekonomi mesti benar-benar ada setidaknya ditingkat rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan bisa diketuktularkan kepada yang lain. Namun ia juga mengakui dalam membangun kemandirian ekonomi perempuan di rumahtangga tidaklah semudah membalik telapak tangan, banyak juga kendala yang dihadapi seperti, kurangnya akses, informasi, minimnya anggaran, pemasaran belum lagi stigma yang melekat pada perempuan.
“Tapi dengan adanya dana desa yang digelontorkan pemerintah barulah kami bisa bergerak memberikan informasi, sosialisasi kepada ibu-ibu rumahtangga agar mau membantu memperbaiki perekonomian rumah tangga mereka,” ungkapnya.
Contoh, melalui pelatihan yang rutin diadakan, saat ini dimana Budawati tinggal mulai berkembang kerajinan membuat bokor , yaitu salah satu perlengkapan untuk kegiatan upacara adat. Disamping itu juga pembuatan kue kering dan alas makan tradisional dari anyaman atau yang lebih dengan sebutan “ingke”.
“Kalau untuk ingke pengrajinnya sampe kewalahan menerima order juga bokor, kan kerjanya manual. Kalau untuk kue kering biasanya dibawa ke pasar-pasar terdekat,” imbuhnya.
Bahkan yang menarik selain pemberdayaan kepada perempuan yang notabene ibu rumahtangga, para dispable atau orang dengan kebutuhan khusus juga mendapat bantuan.
“Salah satu warga kami yang dispable memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan, dapat order, tapi karena keterbatasan agak kesulitan untuk memenuhi pesanan,” ungkapnya.
Disampingi akses permodalan dalam bentuk dana dan peralatan yang dibantu melalui dana desa, hal yang perlu diperhatikan menurut Budawati yaitu akses pasar. Hal ini dianggap penting, sebagai bagian dari penyerapan produk. Apalagi di era digital saat ini, menurutnya perlu dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan salah seorang pengrajin di Gianyar disamping melakukan pemasaran secara langsung juga melalui Online.
“Membuka akses pasar itu penting sekali, ketika mereka produksi lantas kemana produk mereka mau di bawa. Apalagi di era digital seperti saat ini selain pemasaran langsung juga perlu pemasaran secara Online,” tukasnya.
Kembali ia berharap dengan besarnya anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah bisa memberikan porsi lebih bagi pemberdayaan perempuan di desa sehingga tujuan pemerintah yaitu penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan bisa terwujud. (u)
wartawan
Arief Wibisono
Category
