AKHIR-AKHIR ini desa wisata sudah mulai diminati oleh wisatawan asal Asia dan domestik. Meski demikian keberadaan desa wisata yang ada di Pulau Dewata ini perlu perhatian pemerintah dari sisi promosi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi Asita Bali, Putu Winastra, yang juga pelaku desa wisata Undisan, Bangli, Senin (11/4). Dia mengatakan industri travel agent di Bali banyak yang telah menawarkan paket tour ke desa wisata.

“Termasuk saya juga lebih banyak bermain di ecotourism dan desa wisata. Justru ke depannya, wisatawan lebih banyak tertarik dengan ecotourism dengan kegiatan di desa, menginap di rumah-rumah penduduk. Itu yang lebih banyak kita buat sekarang,” terangnya.

Dikatakan Winastra, potensi yang ada di desa wisata ini kurang promosi. Padahal kata dia Pemprov Bali saat ini menggaungkan desa wiasata namun tidak disertai dengan promosi. Di samping kurang promosi, infrastrukturnya pun perlu ditingkatkan serta sistemnya juga harus ditata dengan bagus.

“Saya tidak melihat sejauhmana pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung desa wisata ini. Saya sendiri belum melihat tindakan apa yang kemudian dilakukan pemerintah provinsi juga kabupaten untuk desa wisata yang sudah dibuat,” ucap Winastra.

Sebagai pelaku desa wisata pihaknya berharap pemerintah dapat membuat standarisasi untuk desa wisata. Sehingga semua desa wisata di Bali memiliki standarisasi yang sama, baik itu terkait pengelolaannya, pelayanannya, fasilitas dan lainnya.

“Pengkemasannya ini dilakukan dari masing-masing travel agent. Kemanapun wisatawan ini masuk ke desa wisata jadi standarnya sama. Memang kita tidak kekurangan desa wisata namun hanya kurang promosi,” ujarnya.

Winastra mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan domestik yang tertarik berkunjung ke desa wisata, sebaiknya pemerintah juga mulai membuat sebuah jaringan dengan pemerintah provinsi lainnya sehingga terjadi komunikasi terkait keberadaan dan hal-hal yang ditawarkan desa wisata di Bali.

“Saya juga mengusulkan kepada Pemprov Bali khususnya Dinas Pariwisata supaya ada sebuah MoU yang dibuat oleh pemerintah dengan hotel-hotel yang besar terutama dimiliki oleh orang luar atau bintang 5 ini agar menjadi bapak angkat untuk desa-desa wistaa yang ada di Bali,” harapnya.

Dengan program bapak angkat, dijelaskan Winastra, peran hotel tersebut akan dapat dirasakan manfaatnya oleh desa wisata. Program bapak angkat tersebut dicontohkannya dapat melalui sharing terkait sistem atau standarisasi yang ada di hotel kepada pengelola atau pihak yang terlibat di desa wisata.

“Kemudian tamu-tamu yang menginap di hotel bisa diwajibkan untuk datang ke desa wisata misalkan desa wisata Undisan untuk melihat potensi yang ada misalnya ada kerajinannya, air terjun ada trekking. Itu kita mau sehingga desa wisata ini bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” pungkasnya.