Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pers Diminta Informasikan Program KKBPK

Bali Tribune/ray
Suasana pertemuan kelompok kerja advokasi program KKBPK di Denpasar, Selasa (26/3).

balitribune.co.id | DenpasarDi era Orde Baru (Orba), program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) benar - benar dirasakan, diterima dan dilihat oleh masyarakat. Sehingga pasangan memprogramkan untuk merencanakan berkekuarga agar keluarga yang dibangun berkualitas.

Namun di era reformasi mengalami pasang surut sehingga gaungnya menurun. Untuk itu, diharapkan peran pers dan kelompok kerja lainnya agar ditingkatkan dan digaungkan kembali untuk membangun keluarga yang berkualitas. “

Program KKBPK menjadi suatu upaya masyarakat untuk membangun keluarga yang berkualitas. Rekan-rekan pers diharapkan menggaungkan kembali perencanaan berkeluarga sehingga membangun SDM yang berkualitas,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Catur Sentana, saat membuka Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi Program KKBPK di Denpasar, Selasa (26/3).

Dikatakan Catur Sentana, program KKBPK tidak mungkin hanya dilakukan oleh BKKBN semata, namun kebersamaan dalam mencapai tujuan lebih melalui kemitraan sangatlah dibutuhkan. Karena itu, BKKBN membutuhkan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi dan kerjasama dari para pemangku kepentingan dan kelompok kerja di seluruh tingkatan.

“Intinya, kita ingin menyerbarluaskan dan menggaungkan kembali program KKBPK yang sempat mengalami stagnasi. Kami harap peran pers, baik media cetak maupun elektronik untuk menyampaikan pesan - pesan dan informasi kepada masyarakat tentang program KKBPK sehingga masyarakat kita bisa mendapat informasi yang optimal bagaimana merencanakan keluarga dengan baik,” imbuhnya.

Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, hadir sebagai pembicara mengatakan, pers bekerja berdasarkan undang - undang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1990. Ada empat poin strategis, dua diantaranya adalah menginformasikan dan mengedukasi masyarakat.

“Peran pers sangat strategis. Pers bekerja sesuai dengan amanat undang - undang. Jadi, pers tidak hanya memberikan informasi tentang program KKBPK, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang bagaimana merencanakan keluarga agar berkualitas. Caranya bagaimana, bukan hanya sekadar membuat berita tapi yang lebih mendalam,” ujarnya. 

wartawan
Ray
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.