Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pertahankan Opini WTP Delapan Kali Berturut-Turut, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI

Bali Tribune/ Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto menyerahkan penghargaan yang diterima Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Rabu (4/11).
Balitribune.co.id | Denpasar - Delapan kali berturut-turut Pemkot Denpasar mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali diapresiasi Kementerian Keuangan RI. Kementerian Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto menyerahkan penghargaan yang diterima Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya di Graha Sewaka Dharma Lumintang Denpasar, Rabu (4/11).
 
Penghargaan dalam bentuk piagam dan plakat diterima atas keberhasilan Pemkot Denpasar dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP. Untuk diketahui bahwa Opini WTP untuk kedelapan kalinya dipertahankan Pemkot Denpasar.
 
Menurut Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Tri Budhianto bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan Penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP selama delapan kali berturut-turut. "Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan RI, yang sangat tidak mudah dilakukan dalam mempertahankan opini WTP sampai delapan kali berturut turut," ujarnya.
 
Hal ini juga menjadi prestasi Pemkot Denpasar dengan kerja keras dan disiplin karena setiap tahun kriteria maupun penilaian dari BPK semakin meningkat dan semakin detail. Langkah ini juga membutuhkan sinergi dan koordinasi dari seluruh unsur pemangku kepentingan yang bisa menyajikan laporan keuangan yang sangat berkualitas dari Pemkot Denpasar. Harapan kami penghargaan ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. 
 
"Kami dari Ditjen Perbendaharaan siap bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan capaian laporan keuangan yang lebih baik serta dapat dipertahankan Pemkot Denpasar," ujarnya. Disamping itu juga disampaikan bahwa dari report kinerja Pemkot Denpasar sudah sangat baik, serta dapat terus lebih mengoptimalkan kedepan capaian-capaian ini. 
 
Ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Pemkot Denpasar agar kinerjanya lebih optimal lagi. "Selamat kepada Pemkot Denpasar yang telah mampu mempertahankan opini WTP dan kami siap bersinergi mengoptimalkan capaian pengelolaan keuangan Pemkot Denpasar," ujarnya.
 
Sementara Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Keuangan RI, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, serta BPK RI Perwakilan Bali yang terus membimbing untuk capaian laporan keuangan yang baik Pemkot Denpasar. 
 
"Kami bersama seluruh jajaran OPD telah mampu meraih opini WTP. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.  Sebagai peningkatan akuntabilitas kedepan kami selalu mohon arahan serta bimbingan dalam meningkatkan profesionalisme kami sebagai aparatur pemerintah dalam meningkatkan kinerja," ujarnya.
 
Lebih lanjut disampaikan meskipun kita sedang dihadapkan pada kondisi pandemi covid-19 di tahun 2020 ini, hal ini tidak berarti menyurutkan semangat  untuk mengelola keuangan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Jajaran Pemerintah dan Masyarakat Kota Denpasar sangat berterimakasih kepada Kementrian Keuangan RI yang telah mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah melalui Penyerahan Piagam dan Plakat WTP ini. 
 
Pencapaian Prestasi ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar dan Peran Legislatif sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Kota Denpasar.
 
"Penghargaan ini juga kami jadikan tolak ukur dalam meningkatkan pemahaman dalam penyerapan anggaran maupun tatakelola keuangan dan pemerintahan yang lebih  baik, " pungkas Eddy Mulya.
wartawan
I Wayan Sudarsana
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.