Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pesanan “Petulangan” Ngaben di Tengah PPKM Darurat

Bali Tribune/ PATUNG SINGA - Undagi petulangan Anak Agung Gede Oka Pemayun, saat mengerjakan petulangan/Patung Singa untuk sarana kremasi pengabenan.




balitribune.co.id | Gianyar  - Bulan Juli hingga awal September, di sejumlah desa adat tengah mengadakan upacara ngaben, baik secara massal ataupun peorangan. Kondisi ini membuat prajuru adat harus putar otak untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap PPKM Darurat.  Warga  adat yang sudah mempersiapkan upacara jauh-jauh hari pun tidak mungkin ditunda.  Pesanan petulangan ngaben yang diterima sejumlah undagi di Gianyar, seperti  patung Singa, Lembu, Bade dan lainnya tetap berlanjut.
 
Anak Agung Gede Oka Pemayun, salah seorang undagi petulangan sarana ngaben di Jalan Raya Udayana, Banjar Getas Kawan, Buruan  Blahbatuh, ditemui Senin (5/7) justru terlihat sibuk untuk menuntaskan pesanan.
 
Sebagai seniman tradisional, dirinya sempat was-was dengan pemberlakukan PPKM Darurat ini. Namun, karena pemesannya sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari, ucapara ngaben tetap dilaksanakan dan pesanannya pun tidak ada yang dibatalkan.
 
“Justru di bulan-bulan ini kami banyak pesanan.  Meksi ada PPKM, tak mungkin  pula pemerintah  berani membatalkan atau menghalangi umat melaksankan yadnya,“ yakinnya. 
 
Disebutkan, dirinya pun harus melibatkan sejumlah asisten untuk mempercepat penyelesaikan pesanan petulangan.  Namun dia memastikan protokol kesehatan tetap dijaga, karena tempat kerjannya cukup luas.
 
“Kami juga harus kejar  target, karena dekat-dekat ini banyak desa adat di Gianyar melaksanakan ngaben massal,  dan pesanan ini sudah harus kami kirim beberapa hari sebelum hari puncak pembakaran," ujarnya.
 
Tambahnya, di bulan-bulan ini boleh dibilang musim  pesanan padat, dan tidak mungkin menolak pesanan. Terlebih di saat pandemi ini,  dirinya dan sebagian besar  warga  mengalami  kesulitan ekonomi.
 
“Kalau hari-hari biasa, kami tetap mendapat pesanan petulangan, tapi jumlahnya tak banyak. Karena pesanannya bukan kolektif, melainkan  untuk ngaben atau pelebon perorangan," jelasnya.
 
Berbeda dengan di awal-awal pandemi diakuinya pesanan kosong. Hal ini dikarenakan banyak pihak desa adat melakukan penundaan upacara ngaben massal. Kalaupun ada satu dua yang terpaksa harus dikremasi, saat itu banyak yng memilih prosesi dilaksanakan di tempat-tempat krematorium. “Sekarang  desa adat kan tidak bisa menunda upacara ini, hanya saja  karena situasi sulit, harga kita turunkan, biar sama-sama jalan," ujarnya.
 
Penurunan harga petulangan ini kata Oka sangat jauh. Harga yang normalnya Rp6 juta kini jual Rp4-5 juta. Kendati ada penurun  harga kualitas petulangan masih tetap sama. Mulai bentuk, ornamen payasan tidak ada pengurangan agar tetap terlihat metaksu.
 
Sementara terkait bahan, dikatakan tidak ada kesulitan berati. Namun harga bahan mulai naik, seperti lem yang dulu 15 ribu kini 20 ribu.
 
"Peranan kami ini kan tidak serta merta bisnis, namun juga harus ada sisi ngayahnya. Jadi   harga petulangan kami sesuaikan  agar dapat melayani  krama yang sedang beryadnya di tengah pandemi ini," jelasnya lagi.
wartawan
ATA

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.