Balitribune.co.id | Denpasar - Menjelang berakhirnya masa kepengurusan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Provinsi Bali periode 2015-2020 yang diketuai Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali. PHRI Bali akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) XIV tahun 2020 untuk memilih pengurus yang baru periode 2020-2025 pada 18 Desember 2020.
Ketua Pelaksana Musda XIV PHRI BPD Bali, Ida Bagus Sidharta Putra kepada awak media di Denpasar, Senin (7/12) menyampaikan, PHRI di masa era adaptasi kebiasaan baru pascapandemi Covid-19 menghadapi tantangan yang cukup berat.
"Tantangan jangka pendek di masa pandemi mengingat PHRI adalah asosasi terbesar di pariwisata. Melibatkan tenaga kerja yang luar biasa banyak perlu sebuah kebangkitan. Bagimana kita mengapresiasi desa dan anggota yang sudah melakukan protokol kesehatan karena semuanya pahlawan devisa. Revenue saat ini hotel dan restoran paling banyak," katanya.
Lanjut pria yang akrab disapa Gusde ini mengatakan tantangan jangka panjangnya adalah bagaimana bersama-sama membangunan kepariwisataan Bali yang berkualitas. "Dengan besar dan masifnya stakeholder dapat berperan dalam menciptakan kepariwisataan Bali yang berkualitas," ucap Ketua PHRI Denpasar ini.
Ia menyatakan, Musda akan dilaksanakan pada 18 Desember 2020 yang dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat. "Diawali rapid test. Karena dilaksanakan di masa pandemi bagaimana pelaksanaan agar efektif, aman dan terjaga semua serta social distancing," tegasnya.
Kata dia, Musda kali ini mengangkat tema "Posisi dan Peran PHRI dalam Mengimplikasikan Nangun Sad Kerthi Loka Bali" dengan menjaga 6 bidang, salah satunya tidak mengekploitasi alam. "Tema ini para hotel tidak merusak melainkan mengonservasi dan mendorong menjaga alam ini," imbuhnya.
Seperti diketahui Musda adalah mekanisme di organisasi dalam pemilihan pengurus baru yang diadakan 5 tahun sekali. "Kami di PHRI Bali menyampaikan ke publik ada Musda, siapapun berminat menjadi ketua dipersiapkan dokumen bakal calon ketua PHRI BPD Bali dalam Musda XIV tahun 2020," ucapnya.
Salah satu dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dan disampaikan kepada panitia pengarah Musda XIV tahun 2020 PHRI BPD Bali paling lambat 12 Desember 2020 jam 12.00 Wita di kantor Sekretaris PHRI Bali yaitu identitas bakal calon, copy pendirian perusahaan dan perubahan akhir, surat mandat dari owner badan usaha hotel/restoran legal yang diwakilinya yang menyatakan bahwa pemilik mengizinkan dan menyetujuai yang bersangkutan sebagai bakal calon ketua.
Kemudian menjamin bahwa yang bersangkutan tetap bekerja/tidak dipindahkan dari badan usaha hotel/restoran yang diwakilinya. Selama 5 tahun ke depan dalam satu periode kepengurusan PHRI BPD Provinsi Bali dan syarat lainnya serta menyampaikan visi dan misi secara tertulis.
Panitia Pengarah Musda, Prof. Dasi Astawa menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi Ketua PHRI Bali harus mempunyai sabahat dan tentunya memiliki kerabat. Kalau banyak mempunyai kerabat tentu orangnya hebat dan bermartabat. "Agar nanti jika terpilih menjadi Ketua PHRI Bali tidak dijadikan peluang untuk keuntungan sendiri. Secara formal terlegitimasi dan menguasai data serta informasi. Siapapun bisa mendaftar karena pemilihan dilakukan terbuka dan akuntabel," katanya.
Ia menambahkan, tantangan ke depan PHRI bagaimana melakukan usaha yang diversifikasi dan diferensiasi. Seandainya terjadi yang tidak diharapkan seperti pandemi Covid-19, maka hal tersebut tidak membuat terpuruk.
"Ke depan harus melihat dari hulu yaitu pertanian dipelihara. Mengedepankan kolaborasi (pertanian dan pariwisata). Ke depan di PHRI menjalin dari hulu sampai hilir jika terjadi kondisi sejenis (wabah global) sehingga tidak terpuruk seperti sekarang ini. Pariwisata seperti ini yang harus dikembangkan ke depan," ungkapnya.
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category
