Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pilkel Diwarnai Isu Politik Uang

Bali Tribune/ Bupati Bangli, I Made Gianyar
Balitribune.co.id | Bangli - Dalam kontestasi pemilihan perbekel (Pilkel) berlangsung cukup panas. Bahkan, konon Pilkel serentak diwarnai politik uang (money politic). Salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Tembuku.
 
Bahkan sebelum pencalon sudah ada calon yang turun ke lapangan dan telah menjajinkan untuk memfasilitasi agar mendapatkan bantuan.
 
Menurut sumber, isu money politic santer beredar di masyarakat. Menurutnya, dalam Pilkel ini para calon bersaing ketat bahkan menyaingi Pileg. "Isu itu ramai di masyarakat. Tapi kami yang hanya bermodal niat membangun desa, bisa kalah saing dengan yang bermodal uang, ungkapnya Senin (16/9). 
 
Terkait hal ini, pihaknya berharap masyarakat dapat memilih dengan hati nurani. "Kami harap masyarakat bisa menilai dengan kinerja kami," imbuhnya. 
 
Menanggapi soal adanya isu adanya politik uang, Bupati Bangli, I Made Gianyar mengatakan semestinya masyarakat tidak bingung untuk memilih calon perbekel. Tentunya masyarakat sudah memiliki referensi karena calon seluruhnya dari daerah asal. Tentu masyarakat tahu rekam jejak dari para calon, itu yang bisa jadi acuan. Dari kecil calon sudah diajak, pasti sudah tahu seluk beluknya, sebutnya.
 
Pihaknya pun berharap masyarakat memilih dengan cerdas calon perbekel yang akan memimpin mereka 6 tahun kedepan. Jadilah pemilih yang cerdas dan beretika, sambungnya sembari mengatakan masyarakat pasti mengingikan dipimpin orang baik. Disisi lain saat disinggung terkait adanya oknum calon yang maju untuk mendapat proyek, Made Gianyar sangat menyayangkan bila hal tersebut sampai terjadi. 
 
Kalau tujuan mroyek lebih baik jangan jadi perbekel, karena tujuan perbekel untuk mengabdi di masyarakat dan membangun desanya, tegas bupati dua periode ini
 
Pihaknya pun menyebutkan, agar tidak ada kerancuan, bagi calon yang terpilih nantinya dan memiliki usaha agar bisa mengalihkan dulu usahanya sehingga bisa fokus mengabdi di desa. Mungkin bisa dikelola oleh keluarganya, yang jelas perbekel agar fokus menjalankan tugas. Selain itu tidak ada kerancuan antara kepentingan pemerintahan dan urusan pribadi, tandasnya.
 
Kami juga ingatkan masyarakat yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak pilihnya. Ini juga menentukan untuk kemajuan desa kedepanya, tutupnya. (u) 
wartawan
Agung Samudra
Category

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.