Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pisah dengan Fraksi Gabungan, Ketua Perindo Buleleng: Tidak akan Menjilat Ludah Sendiri

Bali Tribune / KIKA - Ketua Perindo Buleleng I Wayan Suyama dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng Kadek Sumardika
balitribune.co.id | SingarajaSepertinya komunikasi politik yang dibangun fungsionaris Partai Demokrat Buleleng untuk mencegah hengkangnya kader Partai Perindo keluar dari Fraksi Demokrat-Perindo di DPRD Buleleng menemui jalan buntu. Ketua DPD Partai Perindo I Wayan Suyama memastikan pembicaraan untuk menarik kembali kadernya dari Fraksi Gabungan Demokrat-Perindo di DPRD Buleleng sudah tertutup.
 
“Keputusan untuk menarik kembali kader kami I Gusti Made Kusumayasa dari Fraksi Demokrat-Perindo sudah tertutup. Itu sudah harga mati. Kami tak mau menjilat ludah sendiri, pisah ya pisah,” tegas Suyama di Sekretariat Partai Perindo di Vila Indah Sari Banjar Dinas Kunci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Minggu (26/2).
 
Menurut Suyama, sejak awal ia telah berkomitmen untuk membangun fraksi bersama dengan Partai Demokrat. Didalamnya ada deal-deal yang dilakukan untuk membangun fraksi mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran sampai kepada rakyat. Diantara deal tersebut, kata Suyama, akan dilakukan rolling pimpinan fraksi termasuk pimpinan di komisi setelah diputuskan Kusumayasa menempat posisi wakil ketua fraksi. ”Dealnya dalam rentang waktu 2,5 tahun akan ada rolling pimpinan farksi. Deal itu sekalipun tidak tertulis hanya diucapkan secara lisan mestinya komitmen itu tetap dihormati,” sambung Suyama.
 
Sayangnya, kata tokoh senior Bali Age di kawasan SCTP (Sidatapa, Cempaga, Tigawasa dan Pedawa), dalam rentang waktu itu tidak ada laporan terkait kegiatan fraksi kepada Partai Perindo baik soal kegiatan di masyarakat atau soal pandangan fraksi di dewan, kesepakatan soal rolling termasuk penyebab kekosongan tim ahli di Fraksi Demokrat-Perindo.
 
”Saya miris, sekalipun kami memiliki perwakilan di fraksi secara kelembagaan tapi seharusnya ketua fraksi memberikan laporan kepada masing-masing induk partai soal apa saja kegiatan fraksi,” kata Suyama.
 
Ditambah komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPC Demkorat Buleleng Luh Gede Heryani sama sekali terputus, sulit dihubungi bahkan nyaris tidak bisa berkomunikasi. Suyama mengaku hingga meminta bantuan kepada pimpinan partai wilayah  masing-masing agar bisa berkomunikasi namun hal itu sangat sulit.
 
“Barulah setelah kami secara resmi bersurat menarik kader kami dari Fraksi Demokrat-Perindo baik kepada DPRD Buleleng maupun kepada Demokrat Buleleng yang bersangkutan (Luh Gede Herryani) menghubungi saya dan meminta bertemu. Sebagai sesama tokoh parpol saya siap bertemu namun tidak lagi bicara soal koalisi di dewan,” tutupnya.
 
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng Kadek Sumardika mengaku sudah memberikan laporan detil soal  penarikan kader Perindo dari fraksi gabungan. ”Soal itu (penarikan) sudah kami laporkan kepada ketua, nanti biar ketua yang memutuskan,” jelasnya.
 
Sedang soal tidak memberikan laporan kegiatan fraksi kepada induk partai, menurut Sumaradika bukan sebuah kewajiban kecuali diminta. Ia pun menyodok kader Perindo Kusumayasa yang dianggap tidak pernah meminta laporan untuk diteruskan ke induk partainya.
 
“Di fraksi kan ada kadernya, kalau dia minta tentu akan kita siapkan. Dia (Kusumayasa) tidak pernah minta ya kita anggap baik-baik saja. Mestinya soal laporan tanya saja ke kadernya,” sodok Sumardika.
 
Sementara itu, saat Bali Tribune menghubungi melalui whatsapp di dua nomor ponselnya, Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani tidak memberikan respon. Hingga berita ini ditulis hanya centang dua abu-abu terlihat pada kolom  whatsapp milik politisi yang kerap dipanggil Luh De ini. 
wartawan
CHA
Category

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

IPTU Nyoman Agus Putra Jabat Kasat Resnarkoba Polres Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Kapolres Gianyar Chandra C. Kesuma pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Resnarkoba dan Kasat Lantas, Selasa (12/5/2026) pagi.  Pelaksanaan serah terima jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Bali Nomor: KEP/182/IV/2026 tanggal 30 April 2026. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Identitas Pembuang Bayi di Sawah Buruan Akhirnya Terungkap, Kini Jalani Perawatan Medis di Ubud

balitribune.co.id I Gianyar - Penyelidikan cepat dilakukan Unit Reskrim Polsek Blahbatuh berhasil mengungkap identitas ibu dari bayi laki-laki yang ditemukan di areal Subak Pejeng Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diketahui ibu bayi tersebut berinisial D.A.P.P. yang saat ini masih menjalani perawatan medis di sebuah yayasan di Ubud.

Baca Selengkapnya icon click

300 Guru Non-ASN di Badung Terancam Berhenti, DPRD Ingatkan Risiko Stagnasi Pendidikan

balitribune.co.id | Mangupura - Nasib ratusan guru non-ASN di Kabupaten Badung mulai menjadi sorotan serius DPRD Badung. Pasalnya, kebijakan penghentian tenaga non-ASN pada akhir 2026 dikhawatirkan memicu kekosongan tenaga pengajar dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah negeri.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.