Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pisah dengan Fraksi Gabungan, Ketua Perindo Buleleng: Tidak akan Menjilat Ludah Sendiri

Bali Tribune / KIKA - Ketua Perindo Buleleng I Wayan Suyama dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng Kadek Sumardika
balitribune.co.id | SingarajaSepertinya komunikasi politik yang dibangun fungsionaris Partai Demokrat Buleleng untuk mencegah hengkangnya kader Partai Perindo keluar dari Fraksi Demokrat-Perindo di DPRD Buleleng menemui jalan buntu. Ketua DPD Partai Perindo I Wayan Suyama memastikan pembicaraan untuk menarik kembali kadernya dari Fraksi Gabungan Demokrat-Perindo di DPRD Buleleng sudah tertutup.
 
“Keputusan untuk menarik kembali kader kami I Gusti Made Kusumayasa dari Fraksi Demokrat-Perindo sudah tertutup. Itu sudah harga mati. Kami tak mau menjilat ludah sendiri, pisah ya pisah,” tegas Suyama di Sekretariat Partai Perindo di Vila Indah Sari Banjar Dinas Kunci, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Minggu (26/2).
 
Menurut Suyama, sejak awal ia telah berkomitmen untuk membangun fraksi bersama dengan Partai Demokrat. Didalamnya ada deal-deal yang dilakukan untuk membangun fraksi mengawal kebijakan pemerintah agar tepat sasaran sampai kepada rakyat. Diantara deal tersebut, kata Suyama, akan dilakukan rolling pimpinan fraksi termasuk pimpinan di komisi setelah diputuskan Kusumayasa menempat posisi wakil ketua fraksi. ”Dealnya dalam rentang waktu 2,5 tahun akan ada rolling pimpinan farksi. Deal itu sekalipun tidak tertulis hanya diucapkan secara lisan mestinya komitmen itu tetap dihormati,” sambung Suyama.
 
Sayangnya, kata tokoh senior Bali Age di kawasan SCTP (Sidatapa, Cempaga, Tigawasa dan Pedawa), dalam rentang waktu itu tidak ada laporan terkait kegiatan fraksi kepada Partai Perindo baik soal kegiatan di masyarakat atau soal pandangan fraksi di dewan, kesepakatan soal rolling termasuk penyebab kekosongan tim ahli di Fraksi Demokrat-Perindo.
 
”Saya miris, sekalipun kami memiliki perwakilan di fraksi secara kelembagaan tapi seharusnya ketua fraksi memberikan laporan kepada masing-masing induk partai soal apa saja kegiatan fraksi,” kata Suyama.
 
Ditambah komunikasi antara dirinya dengan Ketua DPC Demkorat Buleleng Luh Gede Heryani sama sekali terputus, sulit dihubungi bahkan nyaris tidak bisa berkomunikasi. Suyama mengaku hingga meminta bantuan kepada pimpinan partai wilayah  masing-masing agar bisa berkomunikasi namun hal itu sangat sulit.
 
“Barulah setelah kami secara resmi bersurat menarik kader kami dari Fraksi Demokrat-Perindo baik kepada DPRD Buleleng maupun kepada Demokrat Buleleng yang bersangkutan (Luh Gede Herryani) menghubungi saya dan meminta bertemu. Sebagai sesama tokoh parpol saya siap bertemu namun tidak lagi bicara soal koalisi di dewan,” tutupnya.
 
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Buleleng Kadek Sumardika mengaku sudah memberikan laporan detil soal  penarikan kader Perindo dari fraksi gabungan. ”Soal itu (penarikan) sudah kami laporkan kepada ketua, nanti biar ketua yang memutuskan,” jelasnya.
 
Sedang soal tidak memberikan laporan kegiatan fraksi kepada induk partai, menurut Sumaradika bukan sebuah kewajiban kecuali diminta. Ia pun menyodok kader Perindo Kusumayasa yang dianggap tidak pernah meminta laporan untuk diteruskan ke induk partainya.
 
“Di fraksi kan ada kadernya, kalau dia minta tentu akan kita siapkan. Dia (Kusumayasa) tidak pernah minta ya kita anggap baik-baik saja. Mestinya soal laporan tanya saja ke kadernya,” sodok Sumardika.
 
Sementara itu, saat Bali Tribune menghubungi melalui whatsapp di dua nomor ponselnya, Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng Luh Gede Herryani tidak memberikan respon. Hingga berita ini ditulis hanya centang dua abu-abu terlihat pada kolom  whatsapp milik politisi yang kerap dipanggil Luh De ini. 
wartawan
CHA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.