Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pj Bupati Rochineng Minta KPU Antisipasi Kendala Musim Hujan

KPUD
TINJAU - Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng meninjau kesiapan logistik Pilkada Serentak 2018.

BALI TRIBUNE - Musim hujan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu. Sebab, hal-hal kecil kerap menjadi kendala mulai dari proses distribusi logistik, pemungutan hingga perhitungan suara.  Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng menekankan itu saat meninjau Kesiapan logistik Pilkada Serentak  di Balai Budaya Gianyar,  Kamis (21/6). Pemungutan pilkada serentak tinggal hitungan hari. Untuk memastikan kesiapan logistik, Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng melakukan pemantauan ke gudang ligistik Kpud Gianyar.  Dalam proses finalisasi logistik, hingga kini tidak ditemukan kendala yang berarti. Namun demikian, Pj Bupati Rochineng meminta KPU dan Panwaslu mengantisisipasi hal-hal kecil yang kerap menghambat kelancaran pesta demokrasi ini. Seperti halnya musim hujan yang mulai megguyur wilayah gianyar, dikhawatirkan akan menjadi kendala dalam proses distribusi logistiak.   Terlebih dalam beberapa hari terakhir, bencana alam  seperti longsor, banjir dan pohon tumbang kerap menghambat jalur transportasi.  “Termasuk pula kesiapan dan kelayakan tempat  penyimpanan logistik di masing-masing desa. Kami minta semau kendal yang ada segera dikomunikasikan bersama,” terang Rochineng. Sementara itu, dari laporan KPUD Gianyar, kotak suara yang disiapkan sebanyak 1.544, masing-masing 772 untuk pilgub dan 772 lagi untuk pilkada gianyar dipastikan sudah siap. Selain 1.544 kotak suara tersebut, KPUD Gianyar juga menyiapkan 16 kotak suara untuk di rumah sakit yang ada di Gianyar dan 1 kotak suara untuk pelaksanaan pencoblosan di rutan Gianyar. “Sebagai antisiapsi musim hujan, pihak kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak keamanan untuk kemungkinan pengiriman logistik lebih awal ke lokasi terpencil yang rawan bencana,” terang komisioner KPUD Gianyar Ngakan Oka Sudaryana. Pj. Bupati Gianyar I Ketut Rochineng juga mengadakan rapat desk Pilkada di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar.  Rochineng berharap agar seluruh penyelenggara pemilu dapat menaati peraturan yang berlaku. Tidak lupa pada kesempatan itu Rochineng berterima kasih pada pihak keamanan dan seluruh masyarakat Gianyar karena telah berhasil melewati beberapa tahapan pilkada seperti pentapan bakan calon,kampanye telah berjaan dengan aman. “Proses tahapan pemilu sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kerawanan semua sudah terkoordinir dengan baik, baik itu dengan pihak keamanan dan lembaga adat. Mari kita jaga sikap netralitas agar pilkada serentak ini dapat berlangsung dengan aman dan kondusif,” kata Ketut Rochineng. Ketua KPU Gianyar A.A Gde Putra dalam dua kali pelaksanaan pilkada periode tahun sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Gianyar sesuai data KPU Gianyar cenderung terjadi penurunan.  Pada Pilkada Gubernur tahun 2008 tingkat partisipasi pemilih 82,91% turun menjadi 80,64% pada pada pilkada tahun 2013. Demikian pula pada pilkada Bupati Gianyar pada tahun 2008 tingkat partisipasi pemilih 86,02% turun menjadi 81,47% pada pilkada tahun 2012. A.A Gde Putra juga memaparkan jadwal tahpan pilkada 2018 yang sudah terlaksana dan lancar adalah penerimaan DAK2, penyusunan dan penandatanganan NPHD, pembentukan PPK dan PPS, penerimaan DP4, penanda tanganan Paslon, pemeriksaan kesehatan, penetapan paslon, penetapan DPT dan pembentukan KPPS dan pengawas TPS. “ Saat ini yang sedang berlangsung adalah sosialisasi dan bimtek dan kampanye yang akan berakhir pada tanggal 23 Juni ini,” jelas A.A Gde Putra. Selanjutnya menurut Ketua KPU A.A GdePutra, pada tanggal 24-26 Juni nanti akan menjadi masa tenang, tdak ada lagi aktifitas terkait perhelatan kampnye pilkada. Untuk pemungutan suara dilasanakan pada tanggal 27 Juni dan rekap hasil tingkat kecamatan tanggal 28 Juni -4 Juli 2018. Sedangkan rekap hasil di tingkat kabupaten pada tanggal 4-6 Juli dan penetapan Paslon terpilih tanpa PHP tanggal18-20 Juli 2018.  

wartawan
redaksi
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.