Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PKB/PLKB Diminta Gaungkan Kembali Program KKBPK

Foto bersama peserta Pelatihan Refreshing PKB/PLKB (PNS dan non PNS) di Denpasar.

Denpasar, Bali Tribune

Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) diminta bersungguh-sungguh merevitalisasi dan menggaungkan kembali pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Permintaan ini disampaikan langsung Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, SH., M.Kes ketika membuka Pelatihan Refreshing PKB/PLKB (PNS dan non PNS) di Denpasar, Senin (4/4).

“Saya memberikan apresiasi yang tulus kepada saudara-saudara PKB/PLKB yang telah bekerja keras dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan program KKBPK di Provinsi Bali. Meski demikian, kita perlu lebih meningkatkan kerja sama melalui pelaksanaan pelayanan kontrasepsi secara gratis, baik melalui pelaksanaan pelayanan statis maupun dengan sarana mobil pelayanan KB di daerah yang pencapaiannya masih rendah atau galciltas, daerah miskin di wilayah perkotaan, serta intensifikasi pelayanan KB di daerah-daerah perkotaan, terpencil dengan mengutamakan promosi MKJP atau kontrasepsi lainnya. Untuk itu, mari kita secara bersungguh-sungguh menggaungkan kembali program KKBPK,” ujarnya.

Dikatakan Wirama, dibalik sejumlah keberhasilan yang telah dicapai, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertumbuhan penduduk Bali yang justru mengalami peningkatan, terjadi peningkatan angka kelahiran total (TFR) dari sebesar 1,89 anak per wanita pada Sensus Penduduk tahun 2000 menjadi 1,14 Sensus Penduduk tahun 2010, terjadinya penurunan rata-rata umur perkawinan pertama wanita di Bali dari 23,1 tahun menjadi 22,4 tahun dan terjadinya penurunan angka CPR Bali dari sebesar 69,4 persen (SDKI 2007) menjadi 66,2 persen (SDKI 2012).

“Hal ini harus menjadi perhatian dan tugas kita bersama karena peningkatan LPP, TFR dan menurunkan CPR pada saat ini akan memberikan berbagai dampak negatif, baik terhadap tata ruang Bali maupun terhadap peningkatan permasalahan sosial, ekonomi, daya tampung lingkungan dan meningkatnya jumlah kasus kriminal di Bali. Sebagai pembekalan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai PKB/PLKB, manfaatkan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang program KKBPK,” imbuhnya.

Sementara itu, PKB dari Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida Klungkung, I Wayan Tegeg menyambut positif adanya pelatihan ini karena menambah wawasan dan pengetahuan tentang program KKBPK dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

“Seperti yang kami lakukan, setelah menjelaskan kepada masyarakat bahwa program KB itu manfaatnya sangat baik, sekarang sudah ada lima puluh orang vasektomi di desa kami yang dulunya tidak ada. Kita memberikan penjelasan yang tepat dan benar kepada masyarakat, akhirnya masyarakat mau mengikuti KB,” ungkapnya.

Ni Nyoman Gede Purmiar, PLKB dari Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat (Denbar) mengatakan, selain memberikan pemahaman kepada masyarakat dirinya juga memotifasi kepada para ibu dan remaja. “Kami terus memotifiasi kaum ibu dan remaja untuk mengikuti progran KB sehingga dapat mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera,” ujarnya.

wartawan
bernard MB

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.