Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

POBSI Bali Nunggu Surat Resmi dari PB

Bali Tribune/ Willy Sudarno
balitribune.co.id | Denpasar - Akibat terganjal surat tentang gelaran Pra-PON dan tempatnya dari PB. POBSI, Pengprov POBSI Bali akhirnya belum bisa memastikan kapan digelar seleksi daerah (selekda) untuk menambah kuota pebiliar penghuni tim biliar Pra-PON Bali nantinya.
 
“Waktu memang terus berjalan, karena Pra-PON sendiri digelar pada 21–30 Agustus mendatang di Jakarta. Sementara kami sendiri masih harus menggelar selekda untuk mencari idealnya tambahan pebiliar 4-5 orang. Tapi kami tak bisa menggelar selekda lantaran surat Pra-PON itu dari PB POBSI belum turun,” ujar Wakil Ketua Umum POBSI Bali, Willy Soedarno, Rabu (12/6).
 
Surat Pra-PON dari PB. POBSI dinilai sangat penting versinya, karena untuk dasar mengajukan proposal bantuan dana Pra-PON ke KONI Bali. Nanti setelah pengajuan dana tersebut dan tahu perkiraan dana bantuan dari KONI Bali, bisa menjadi pertimbangan berapa jumlah pebiliar yang bakal dikirim ke Pra-PON.
 
“Ya nanti pendekatan dengan KONI Bali, berapa dibantu untuk Pra-PON, maka kami sesuaikan dana bantuan tersebut dengan berapa jumlah atlet yang dikirim. Kalau semua itu belum kami ketahui, bagaimana kami akan bisa menggelar seleksi dan berapa atlet yang dicari untuk tambahan dari hasil seleksi itu,” imbuh Willy.
 
“Kami sebernanya sudah terus berkoordinasi dengan PB. POBSI soal surat Pra-PON itu. Sempat dikirim tapi surat PB. POBSI ke KONI Pusat. Kan tidak bisa itu. Harusnya ya surat Pra-PON dari PB. POBSI ke kami. Kami sudah tanyakan tapi katanya masih akan dikoordinasikan dulu di PB. POBSI. Kini kami menunggu datangnya surat Pra-PON itu sekarang ini,” tukas Willy.
wartawan
Djoko Purnomo
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.