Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pol PP Gianyar Obok-obok Kawasan Mesum Siyut

Bali Tribune/ SWEEPING – Satpol PP Kabupaten Gianyar saat melakukan sweeping tempat hiburan malam di Siyut, Tulikup.
balitribune.co.id | Gianyar - Kawasan mesum di  perbatasan Gianyar-Klungkung di Jalan By Pass IB Mantra, tepatnya di Banjar Siyut, Tulikup, Gianyar, diobok-obok aparat desa dan Pol PP. Ini dilakukan menyusul warga desa setempat gerah lantaran tempat mesuk tersebut mencoreng Tulikup sebagai Desa Wisata.
 
Suasana malam Jalan By Pas IB Mantra di pintu masuk Gianyar dari arah Klungkung, benar-benar seperti kawasan hiburan malam. Deretan warung yang di siang hari terlihat biasa, malamnya berubah meriah dengan hiasan lampu kerlap kerlip.
 
Di wilayah Banjar Siyut, Tulikup, Gianyar ini, dalam beberapa bulan terakhir memang menjadi alternatif pria hidung belang.  Diduga, pascapenutupan sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Klungkung, Siyut menjadi salah satu tempat eksodus para wanita penghibur.  Akibatnya, jumlah penduduk  pendatang sulit terdeteksi dan membuat aparatur desa akhirnya bergerak denga melibatkan aparat Satpol PP,  Senin (1/7) malam.
 
 Perbekel Tulikup, I Made Ardika yang memimpin sweeping tempat  usaha malam di kawasan itu, mengungkapkan, dalam penertiban kali ini pihaknya meminta bantuan aparat Pol PP Gianyar. Karena dari beberapa sidak yang dilakukan sebelumnya, masih saja ditemukan pemilik warung remang-remang mempekerjakan penduduk pendatang tanpa melapor ke desa.
 
Ironisnya lagi, penduduk pendatang yang kebanyakan wanita penghibuar itu diduga melayani sek komersial terselubung. “Saya sendiri sudah pernah turun langsung dan membuktikan  jika mereka juga  melayani  pria hidung belang,” imbuh Made Ardika.
 
 Diakuinya, dengan menjamurnya warung remang-remang di wilayahnya, data kependudukan pun ikut  kacau.  Terakhir,  pihaknya mendata jumlah penduduk yang tinggal di Desa Tulikup sebanyak 11 ribu orang. Namun, hingga pendataan yang dilakukan terakhir ini, pihaknya mendapatkan angka tambahan mencapai 56 orang.  Penambahan tidak jelas ini terjadi lantaran penduduk pendatang tersebut tidak melapor ke desa.
 
Dari sidak malam itu, pihaknya juga  berhasil menjaring 41 orang penduduk pendatang  yang tidak melapor dan 9 orang di antaranya tidak mengantongi identitas.  Mereka yang terjaring, lantas langsung diarahkan ke kantor desa untuk mendapatkan pembinaan  dibantu oleh Babinkantibmas dan Babinsa.
 
“Kami di  Desa Tulikup sangat tegas melarang warung remang-remang, kafe, pedagang liar, penduduk pendatang yang tidak melapor.  Karena itu, kami harus tertibkan demi keamanan desa  dan mendukung program pemerintah taat administrasi,” tegasnya.  
 
 Disebutkan pula, keberadaan tempat  hiburan malam di Siyut  menjadi salah satu sandungan  di tengah upaya Desa Tulikup mewujudkan Desa Wisata.  Dimana, selain kependudukan, ketertiban umum serta  kenyamanan kawasan juga manjadi indikatornya. Sehingga, 4 pilar Desa Tulikup terus berkordinasi untuk melakukan penertiban di kawasan yang dinilai rawan itu demi ketertiban dan keamanan Desa Tulikup khususnya.
 
 Secara terpisah, Kasatpol PP Damkar Gianyar, Made Watha yang ikut dalam penertiban tersebut menjelaskan, Satpol PP turun ke lapangan atas permohonan Desa Tulikup guna melakukan penertiban  penduduk pendatang.
 
“Tujuannya agar masyarakat mendapatkan rasa aman dan rasa nyaman dalam keseharian. Upaya penduduk pendatang dilengkapi dengan identitas diri yang jelas dan usaha dagang atau warung minimal ada izin dari wilayah setempat,” jelasnya.
wartawan
Redaksi
Category

Badung Tetap Berharap Bisa Buang Sampah ke Bangli, Bupati: Wajar Minta Kompensasi

balitribune.co.id | Mangupura - Rencana Kabupaten Badung dan Kota Denpasar membuang sampahnya ke Bangli masih terus digodok bersama Pemprov Bali.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bahkan memberi signal kalau Pemkab Badung siap memberikan kompensasi ke Pemerintah Kabupaten Bangli asal sudah ada kesepakatan bersama baik antara gubernur Bali, Walikota Denpasar dan Badung sendiri.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Pelanggaran Serius Hotel The Edge dan Mulia

balitribune.co.id | Denpasar - Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali membuka kembali tabir persoalan tata ruang dan perizinan hotel-hotel besar di Bali.  Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Bapemperda Lantai II, Gedung DPRD Bali, Selasa (6/1), dua hotel mewah di kawasan Badung, Hotel The Edge di Pecatu dan Hotel Mulia di Nusa Dua, menjadi sorotan tajam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kasus Akasia, Puluhan Warga Berpakaian Adat Kawal Pemeriksaan Gung Kris di Polresta

balitribune.co.id | Denpasar - Polresta Denpasar didatangi puluhan warga pendukung Gung Kris pada Selasa (6/1), pukul 09.30 Wita untuk memberikan dukungan moral berkaitan dengan proses pemeriksaan kasus perselisihan malam tahun baru di Jalan Akasia yang berujung pada aksi penganiayaan dan penombakan.

Baca Selengkapnya icon click

Pujawali Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Hingga 10 Januari Umat Tidak Diperkenakan Melaksanakan Upacara Atiwa-tiwa

balitribune.co.id | Mangupura - Pura Dhang Kahyangan Petitenget, Kerobokan, Kabupaten Badung, pada hari ini melaksanakan upacara Ngajum Ida Bhatara sebagai rangkaian awal menjelang Pujawali yang akan digelar pada Rabu (7/1/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Salurkan Kendaraan Pengangkut Sampah, BRI Dukung Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Gianyar

balitribune.co.id | Gianyar - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Region 17/ Denpasar melalui program BRI Peduli Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan berupa dua unit kendaraan pengangkut sampah kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar, beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Klarifikasi Kasus Anak Kembar: Anak Tidak Diculik, Penyelidikan Perkara Dihentikan

balitribune.co.id | Denpasar - Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal Australia, Paul Lionel La Fontaine dengan mantan istrinya, Adinda telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP) beromor: SPPP/106/XI/Res 1.24/2025/Samesknm 1 itu diterbitkan pada 17 November 2023, menyatakan bahwa penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan bukti adanya tindak pidana.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.