Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polisi Berkuda Patroli di Pantai Kuta

PATROLI – Polisi berkuda melakukan patrol di Pantai Kuta setiap hari Selasa dan Jumat.

BALI TRIBUNE -  Banyaknya wisatawan domestik maupun international mengunjungi Pantai Kuta, mendapat perhatian dari jajaran Unit Satwa Turangga Direktorat Sabhara Polda Bali. Untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada mereka, Unit Satwa Turangga melaksanakan kegiatan Patroli Berkuda di Pantai Kuta, Selasa (15/1) mulai dari pukul 11.00-15.00 Wita. Kegiatan ini akan dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat melibatkan 3 ekor kuda dan 4 personel dipimpin langsung Bripka Sudarman. Kanit Satwa Turangga Ditrektorat Sabhara Polda Bali IPTU I Wayan Nuaba mengatakan, tujuan dilaksanakan Patroli Berkuda untuk meminimalkan niat dan kesempatan bagi pelaku tindak kejahatan (kriminal) yang akan mengambil kesempatan pada saat wisatawan sedang asik atau sibuk beraktivitas di pantai. “Para pelaku kejahatan biasanya mengambil kesempatan pada saat wisatawan lengah,” ujarnya. Perwira murah senyum ini menjelaskan, sengaja memilih patroli di daerah-daerah pantai atau tempat wisata karena Patroli Berkuda lebih efektif daripada melaksanakan patroli bermotor dan patroli berjalan kaki. Patroli berkuda juga dilaksanakan sebagai bentuk patroli dialogis dengan sasaran masyarakat maupun wisatawan yang berlibur. Hal ini sebagai upaya untuk mendapat masukan atau saran serta keluhan secara langsung dari masyarakat atau wisatawan terhadap pelayanan Polri. Kehadiran Polisi dengan menunggangi kuda ini mendapat perhatian dari semua wisatawan yang ada saat itu. Wisatawan Asal Aussie bernama Anna menyarankan agar kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan terutama di pantai.

wartawan
Redaksi
Category

Babak Baru Birokrasi Tabanan, Dinas PUPRPKP Dipecah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Melebur

balitribune.co.id | Tabanan - Momentum rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Rabu (18/2/2026) menandai babak baru penataan birokrasi di awal tahun 2026. Selain penyegaran pejabat, kebijakan ini juga diiringi dengan pemekaran dan penggabungan sejumlah Perangkat Daerah sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi.

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Adi Arnawa Apresiasi Perangkat Daerah Raih WBBM dari KemenPAN-RB

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan yang telah menetapkan tiga Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Badung sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

HUT ke-238 Kota Denpasar, Memperkuat Partisipasi Disabilitas dalam Pelestarian Budaya

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial kembali menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Penyandang Disabilitas di Gedung Santi Graha Denpasar, Kamis (19/2).  Kegiatan yang mengusung tema “Widya Guna Sudha Paripurna” ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Izin BPR Kamadana Dicabut, OJK: Nasabah Tenang, Simpanan Dijamin LPS

balitribune.co.id | Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana, mencabut izin usaha PT BPR Kamadana yang beralamat di Jalan Raya Batur Kintamani, Batur Utara, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Tak Kunjung Cair, Paguyuban Nasabah LPD Bedulu Terjebak Janji Manis Pengurus dan Bendesa

balitribune.co.id | Gianyar - Setahun sudah perjanjian kesepakatan antara nasabah, Ketua LPD, dan Bendesa Adat Bedulu ditandatangani, namun hingga kini realisasinya masih nihil. Nasib dana nasabah pun semakin tidak pasti lantaran pihak Bendesa Adat maupun Ketua LPD terkesan saling lempar alasan. Kondisi ini membuat para nasabah bimbang, terutama terkait biaya tambahan jika harus menempuh upaya hukum.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.