Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Polisi dan TNI Obok-obok Rutan Klungkung

SWEEPING - Kapolres Klungkung AKBP Arendra Wahyudi di-backup TNI saat menggelar sweeping di Rutan Klungkung, Senin lalu.

Semarapura, Bali Tribune

Untuk mencegah peredaran narkoba dan barang-barang terlarang lainnya masuk ke Rumah Tahanan Negara (Rutan)  Kelas II B Klungkung, 120 personel terdiri dari satu tim Polres Klungkung, satu unit Gegana Sat Brimob Polda Bali, satu SST Kodim 1610 Klungkung dan BNK Klungkung serta petugas Rutan dipimpin Kapolres Klungkung AKBP FX Arendra Wahyudi SiK dan Wakil Bupati selaku Kepala BNK Klungkung Made Kasta, melakukan razia dan penggeledahan di Rutan Kelas II B KLungkung, Senin (4/4) lalu.

Dalam razia itu, semua warga binaan   digeledah badan, semua kamar (sel) dan barang-barang milik para napi dan tahanan tak luput dari pemeriksaan petugas hingga beberapa jam. Sebelumnya seluruh penghuni kamar diminta satu per satu meninggalkan ruangan dengan penjagaan ketat dari Polri dan TNI.

Sambil menenteng kantong plastik transparan sejumlah polisi berpakaian sipil keluar dari dalam rutan. Terlihat di dalam kantong berisi sejumlah barang bukti yang di dalamnya terlihat sejumlah uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu yang terjepret rapi dalam setiap kantong plastik kecil. Tidak hanya itu, sejumlah telepon genggam juga terlihat di dalam kantong plastik tersebut. Namun sayang pihak kepolisian belum berkenan membeberkan barang bukti hasil yang didapatkan saat dilakukan sweeping.

 Para Napi dan tahanan diharuskan menjalani tes urine dari BNK dan Sat Narkoba Polres Klungkung, untuk memastikan ada atau tidaknya para napi dan tahanan mengonsumsi narkoba.

 Jumlah napi dan tahanan Rutan Kelas II B Klungkung sebanyak 72 orang, di antaranya 55 orang napi laki-laki dan lima napi perempuan, sedangkan tahanan 11 orang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk diketahui, dari 72 napi dan tahanan,  37 orang tersangkut kasus narkoba. Semua napi dan tahanan ditempatkan di 14 kamar laki-laki dan satu kamar perempuan.

 Dari razia dan penggeledahan itu polisi menemukan sejumlah barang yang tidak pantas ada di dalam kamar tahanan, barang-barang tersebut di antaranya, kartu remi, kartu tarot, kartu ceki, kartu domino,  jarum, peniti, uang, korek api gas, korek api batang, rokok, obat kuat, buku tabungan, kartu ATM, sim card, alat cukur, besi, paku, soda api, silet dan gunting.

 Kapolres Klungkung AKP FX Arendra Wahyudi Selasa (5/4) mengatakan, razia ini dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan adanya penggunaan dan peredaran narkoba di kalangan napi dan tahanan.

 Razia ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan terfokus pada pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak pantas ada di dalam rutan.

 Sementara Karutan Klungkung Johanes Jaflaun mengatakan, razia yang digelar kali ini kerja sama antara Polres Klungkung, BNK dan TNI dari Kodim 1610 Klungkung, sifatnya mendadak, tapi dirinya mengapresiasi langkah dari Polres Klungkung, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama terjadi di dalam rutan.

Sebelum melakukan razia, Kapolres Klungkung terlebih dahulu memberikan arahan kepada seluruh personel gabungan yang terlibat dalam razia tersebut terkait dengan cara bertindak dan peralatan yang akan dibawa.

wartawan
Ketut Sugiana

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.