Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PON 2024 untuk Masyarakat Bali

IGN Oka Darmawan
IGN Oka Darmawan

BALI TRIBUNE - Ambisi KONI Bali agar PON XXI/2014 digelar di Bali, bukan karena kepentingan yang sifatnya untuk materi, sebaliknya demi kepentingan masyarakat Bali secara umum. Begitu juga dengan terjadinya transaksi ekonomi selama gelaran PON, semuanya, demi ekonomi masyarakat Bali khususnya para pedagang. “Kami tidak ada kepentingan untuk yang sifatnya pemasukan materi untuk pribadi atau golongan, namun untuk kepentingan yang lebih besar dan positif. Kami tak ada kepentingan, karena jika PON 2024 digelar di Bali, kepengurusan KONI Bali sekarang ini sudah tidak menjadi pengurus lagi, karena periode masa bhakti telah berakhir,” kata Sekretaris Umum (Sekum) KONI Bali, IGN. Oka Darmawan, Rabu (18/4) di Denpasar. Disebutkannya, kepentingan lebih besar jika Bali menjadi tuan rumah PON 2024, yakni bakal ada masukan dan bertambahnya perputaran ekonomi yang lebih besar, karena daya belanja dari para kontingen daerah seluruh Indonesia yang bertanding. “Pastinya bakal banyak masuk PAD Bali karena daya belanja bakal meningkat, terutama datangnya dari para atlet, ofisial dan keluarga keduanya yang datang ke Bali untuk bertanding. Tak terkecuali pihak transportasi dan akomodasi bakal memperoleh pemasukan lebih banyak dari sebelumnya,” sebut Oka Darmawan. Paling utama jika Bali menjadi tuan rumah PON enam tahun memdatang, dipastikan bakal banyak venue yang dibangun, sehingga bisa digunakan untuk latihan rutin para atlet masing-masing cabang olahraga setiap harinya. Dengan demikian maka kualitas para atlet mampu ditingkatkan. “Sport tourism juga bakal tumbuh dan berjalan dengan baik seperti yang diharapkan pemerintah selama ini. Selain itu maka pembinaan juga khususnya atlet- atlet muda bakal bermunculan yang ke depannya bersama para seniornya, mampu memberikan prestasi bagi Bali. Ini yang tidak kalah pentingnya,” pungkas Oka Darmawan.

wartawan
Djoko Purnomo
Category

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Buka Musrenbang RKPD 2027, Bupati Tekankan Pembangunan Infrastruktur Untuk Pariwisata Berkualitas

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2027, yang ditandai dengan pemukulan gong, bertempat di Ruang Pertemuan Kertha Gosana, Puspem Badung, Senin (30/3).

Baca Selengkapnya icon click

Edukasi #Cari_Aman, Astra Motor Bali Bekali Karyawan PT Taurus Gemilang Group Waspadai Bahaya Microsleep

balitribune.co.id | Denpasar  – Astra Motor Bali terus mengkampanyekan keselamatan berkendara melalui edukasi #Cari_Aman. Minggu (29/3/2026), kegiatan edukasi safety riding digelar di kantor PT Taurus Gemilang Group Denpasar dengan melibatkan 35 karyawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Belanja Pegawai Lampaui Ambang Batas, Pemkab Klungkung Pastikan Belum Ada Rencana Putus Kontrak PPPK

balitribune.co.id I Semarapura - Besaran belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Klungkung tercatat mencapai 34,13 persen, melampaui ambang batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). 

Baca Selengkapnya icon click

Belasan Incinerator Masih Mangkrak, DLHK Badung Tunggu Izin Resmi

balitribune.co.id I Mangupura - Belasan mesin incinerator milik Pemerintah Kabupaten Badung hingga kini belum dapat dioperasikan meskipun telah ada instruksi lisan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Badung memilih menunggu kelengkapan izin resmi dan hasil uji emisi sebelum mengaktifkan fasilitas tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.