Diposting : 7 May 2021 16:21
Ayu Eka Agustini - Bali Tribune
balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah pusat setiap tahun melakukan penilaian Anugerah Pratama Award kepada pemerintah provinsi, kabupaten, perusahaan besar serta usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu yang menjadi penilaian adalah komitmen pemerintah daerah dan perusahaan terhadap perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerjanya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakeresdm) Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda saat Rapat Koordinasi Tim Panitia Tingkat Provinsi Anugerah Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2021 (Anugerah Pratama Award Tahun 2021) di Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Kamis (6/5) menjelaskan saat ini tahap membahas calon kandidat yang akan dinilai untuk tahun 2021.
"Penilaiannya, kita melakukan kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang taat terhadap jaminan sosial kepada tenaga kerjanya. Kita kunjungi perusahaan yang akan diusulkan, tapi sebelumnya ada pembinaan-pembinaan apa yang perlu diperbaiki sehingga layak untuk kita usulkan," terang Arda.
Pada penilaian tahun 2020 lalu, kata dia, Pemerintah Provinsi Bali masuk kategori finalis. Pihaknya mewakili Gubernur Bali beberapa hari lalu di Jakarta mempresentasikan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan terkait kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap para pekerja di perusahaan dalam hal mengikuti program-program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
"Tahun 2021 ini yang diusulkan ada 6 di Provinsi Bali yaitu, pemerintah kabupaten dan kota, 2 perusahaan besar dan UMKM. Harapan kita sejauh mana implementasi kepesertaan para pekerja mengikuti program jaminan sosial ini. Semakin banyak pekerja mengikuti program jaminan sosial semakin baik karena merupakan bagian perlindungan tenaga kerja itu sendiri," katanya.
Sementara itu di tempat yang sama Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Bali, Nusa Tenggara da Papua, Toto Suharto mengatakan, persiapan Anugerah Pratama Award Tahun 2021 di Provinsi Bali untuk leading sektornya ada di Cabang Denpasar yang membawahi 5 kabupaten/kota, dan Gianyar terdapat 4 kabupaten. Dari Kabupaten Gianyar yang berpeluang adalah pembuat banten upakara (Sarati Banten) sedangkan di Kota Denpasar adalah para pengurus di desa adat dan telah menjadi peserta BPJAMSOSTEK.
Disebutkan, saat ini pengurus desa adat di Denpasar sudah lebih seribu orang yang mendapat perlindungan sosial. Ke depan akan digenjot lagi ke komunitas-komunitas yang ada di desa adat. "Kita lihat kondisi di Bali belum tumbuh, dari kita sendiri ada pengurangan dari sekitar 400 ribu peserta formal berkurang 50 ribuan, yang berkurang peserta aktif kita. Kita dorong dukungan dari pemerintah daerah dan ada unggulan di masing-masing kabupaten/kota di Bali seperti di Kota Denpasar pengurus desa adatnya semua masuk kepesertaan dan pegawai non-ASN di Gianyar semuanya masuk kepesertaan," bebernya.
Selain itu juga potensi lainnya yang telah dilirik BPJAMSOSTEK untuk meningkatkan kepesertaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pekerja sosial keagamaan. "Dari provinsi yang akan digenjot adalah perlindungan sosial keagamaan dari semua agama ini leading sektornya Disnaker ESDM bisa dengan anggaran dari Pemprov," ucap Toto.
Ia menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada sebagian besar kepesertaan di Bali, terutama dari pekerja formal. Mengingat peserta dari pekerja formal di Bali didominasi oleh pekerja di pariwisata, karena industri ini menyerap banyak tenaga kerja formal. "Di Provinsi Bali hampir 70% semuanya pekerja pariwisata, dari total aktif 400 ribuan sebagian besar ada di Denpasar dan Gianyar. Sehingga kita melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah supaya keberlangsungan peserta dari masyarakat pekerja rentan bisa dijaga," katanya.
