Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Program Pengelolaan Sampah Berbasis Desa di Buleleng Dilakukan Secara Bertahap

Bali Tribune / Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat peresmian Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Senin (6/9).

balitribune.co.id | Singaraja - Program pengelolaan sampah berbasis desa di Buleleng akan dilakukan secara bertahap. Ini sejalan dengan program Gubernur Bali. Hal tersebut disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana saat peresmian Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Sandi Kerta Bersih, Sejuk, Halamannya Luas, Asri Tertib dan Indah (Sanker Bersehati) Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Senin (6/9).

Agus Suradnyana menjelaskan pada berbagai kesempatan dirinya telah menyampaikan bahwa program pengelolaan sampah berbasis sumber khususnya di desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, program itu akan dilakukan secara bertahap di Kabupaten Buleleng. Desa diharapkan untuk mengelola sampah. Jangan sampai sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bervolume besar. “Sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Kalau ini berhasil nanti akan ada penilaian. Diberikan BKK yang lebih besar kepada desa yang  mampu mengelola sampah dengan baik,” jelasnya.

Setiap tahun, akan ada penilaian terhadap masing-masing desa. Desa mana program pengelolaan sampahnya sudah baik. Sesuai dengan penilaian tersebut, ditentukan desa mana yang bisa diberikan tambahan BKK karena sudah melakukan berbagai upaya untuk menjaga lingkungan. Semangat menjaga lingkungan oleh seluruh pihak ini tidak boleh surut untuk kebaikan bersama. “Walaupun saya sebentar lagi selesai menjadi kepala daerah, namun semangat saya tetap membara. Saya selaku kepala daerah beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengucapkan selamat kepada Desa Pejarakan yang telah berhasil membangun TPS3R,” ucap Agus Suradnyana.

Perbekel (Kepala Desa) Desa Pejarakan I Made Astawa menyebutkan penduduknya berjumlah 3.417 Kepala Keluarga (KK). Dengan jumlah jiwa sebanyak 11.872. Desa Pejarakan terdiri dari Sembilan wilayah banjar dinas dan Sembilan wilayah banjar adat. Semua itu menjadi sasaran dalam upaya penanganan sampah berbasis sumber yang akan dikelola dengan baik. “Upaya awalnya ya pembangunan TPS3R ini dimana merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) RI,” sebutnya.

Untuk operasional TPS3R, pada tahun 2022 dialokasikan khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pejarakan sebesar Rp155 Juta. Untuk biaya operasional setelah diresmikan Bupati Buleleng masih tersisa Rp18 juta. JUmlah ini tentu kurang untuk tiga bulan. Maka dari itu, diupayakan sasaran dari tahun terdahulu. Awig-awig (aturan) desa adat juga memberikan subsisdi bagi warga. “Ini upaya bersama untuk mewujudkan Desa Pejarakan yang bersih. Kita upayakan pula untuk menggandeng perusahaan untuk memberikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menghidupkan TPS3R,” kata Astawa.

Sementara itu, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Pejarakan Ketut Sarta mengungkapkan sampai saat ini ada 86 KK yang sudah melakukan pemilahan sampah berbasis sumber. Efisiensi biaya pengelolaan sampah juga dilakukan dengan berbagai upaya. Seperti memaksimalkan peran teruna-teruni, sekaa bajang, dan dibantu pihak ketiga yaitu Pure Project. Pihak ketiga ini yang membantu edukasi ke rumah-rumah.  ”Dalam hal penanganan  dan pemetaan pengelolaan sampah berbasis sumber di rumah tangga,” ungkapnya.
 
Saat ini pihaknya bersama desa dinas dan desa adat sedang berbenah dalam hal pengelolaan sampah. Dengan adanya TPS3R Sanker Bersehati, lima banjar dinas dijadikan pilot project. Masing-masing banjara da sekitar 400 KK. Lima banjar dinas ini adalah Marga Garuda, Batu Ampar, Sandi Kerta dan Pejarakan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan berbagai strategi atau cara. Pengelolaan sampah di rumah diberikan tong sampah. Nantinya, sampah akan dijemput per hari. Setelah itu, sampah dikelola di dua tempat yaitu di rumah pilah dan TPS3R. “Dua tempat ini kita jadikan satu manajemen, tapi pekerjaan pengelolaan sampah termasuk compostingnya bersama. Compostingnya ada di rumah pilah dan TPS3R ini,” tutupnya.

wartawan
RED
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.