Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Usaha Jasa Security Belum Terdaftar di Polda Bali

Saat acara Rakerda Abujapi Bali di Denpasar, beberapa waktu lalu.

BALI TRIBUNE - Masih banyak usaha jasa security yang ada di Bali belum mendaftarkan badan usahanya ke Polda Bali. Ini sangat penting guna menciptakan tenaga security atau keamanan yang berkualitas dan tersertifikasi. Hal itu terungkap dari acara Rapat Kerja Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Bali 2018, di Tjokroaminoto, Denpasar, baru-baru ini. Dikatakan I Gde Kintawali selaku Ketua Dewan Pembina Abujapi Bali bahwa sangat penting Bali yang merupakan daerah periwisata mampu menciptkan tenaga pengamanan yang profesional untuk kenyamanan wisatwan. "Ini sesuai dengan job dan arahan kita agar Abujapi bisa eksis dalam rangka bekerja sama dengan Polda Bali mensukseskan dan memajukan industri usaha jasa security di Bali," terang Kintawali. Mantan Perwira Polisi ini juga menegaskan agar keanggotaan di Abujapi yang belum terdaftar di Polda Bali segera untuk mendaftarkan industri usahanya. Harapan untuk segera memenuhi persyaratan agar bisa terdaftar dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan Kapolri. "Harus konsisten dan konsekuen menjalankan misi peraturan Kapolri Nomor 24 dan Nomor 27, membentuk tenaga security yang berkualitas dan terjaga serta profesional," uangkapnya. Sementara itu Nyoman Sutapa selaku Ketua DDP Abujapi Provinsi Bali, menekankan soal beberapa topik yang dibahas soal rencana kerja tahun 2019 dan dilanjutkan dengan sosialisasi keanggotaan pendaftaran  Abujapi secara online. Diakuinya hingga saat ini dari data di Polda Bali ada 96 anggota badan usaha jasa security. Namun untuk Abujapi yang terdaftaf di Polda Bali ada 53 anggota, sisanya belum.  Haparannya kepengurusan baru bisa melakukan penataan dengan baik dan lebih optimal lagi. Terutama hak dan kewajiban dari asosiasi bisa menjalin hubungan baik dengan pihak anggota, para user dengan  para leading sector pemerintahan yang ada di Bali. "Dalam rakerda ini ada beberapa poin yang jadi program untuk kerja tahun 2019. Salah satunya tentang sosialisasi keanggotaan pendaftaran  Abujapi secara online. Tentu harapan ke depan tenaga security di Bali dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja," demikian Nyoman Sutapa.

wartawan
I Made Ari Wirasdipta

Edukasi Inklusif untuk Generasi Hebat, Kepala Perwakilan BKKBN Bali Berikan Pembinaan Kesehatan Reproduksi di SLB Negeri 1 Klungkung

balitribune.co.id | Semarapura - Komitmen mewujudkan generasi muda yang sehat, berdaya, dan terlindungi terus diperkuat oleh Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Dr. dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For., MARS, menghadiri secara langsung kegiatan Pembinaan Kesehatan Reproduksi bagi Kelompok Risiko Tinggi (Risti) yang diselenggarakan di SLB Negeri 1 Klungkung pada Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Putu Parwata Pimpin Pansus Bahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

balitribune.co.id | Mangupura – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan menggelar rapat kerja di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Senin (8/6/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) sekaligus Ketua Pansus, I Putu Parwata, sebagai bagian dari upaya memperkuat regulasi internal DPRD dalam menjaga etika dan kehormatan lembaga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gusti Anom Gumanti Apresiasi WTP Badung, Berharap Catatan BPK Bisa Selesai Dalam Satu Bulan

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, SH, MH, memberikan apresiasi kepada Bupati Badung, Wakil Bupati dan anggota di DPRD Badung atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2025. Ini menunjukkan bahwa sinergitas antara legislatif dan eksekutif sudah berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertahankan Transparansi, Pemkab Tabanan Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut atas LKPD

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan kembali mengukir prestasi gemilang dalam tata kelola keuangan daerah. Pemkab Tabanan sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.