Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Puluhan Usaha Jasa Security Belum Terdaftar di Polda Bali

Saat acara Rakerda Abujapi Bali di Denpasar, beberapa waktu lalu.

BALI TRIBUNE - Masih banyak usaha jasa security yang ada di Bali belum mendaftarkan badan usahanya ke Polda Bali. Ini sangat penting guna menciptakan tenaga security atau keamanan yang berkualitas dan tersertifikasi. Hal itu terungkap dari acara Rapat Kerja Daerah Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (Abujapi) Bali 2018, di Tjokroaminoto, Denpasar, baru-baru ini. Dikatakan I Gde Kintawali selaku Ketua Dewan Pembina Abujapi Bali bahwa sangat penting Bali yang merupakan daerah periwisata mampu menciptkan tenaga pengamanan yang profesional untuk kenyamanan wisatwan. "Ini sesuai dengan job dan arahan kita agar Abujapi bisa eksis dalam rangka bekerja sama dengan Polda Bali mensukseskan dan memajukan industri usaha jasa security di Bali," terang Kintawali. Mantan Perwira Polisi ini juga menegaskan agar keanggotaan di Abujapi yang belum terdaftar di Polda Bali segera untuk mendaftarkan industri usahanya. Harapan untuk segera memenuhi persyaratan agar bisa terdaftar dan memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan Kapolri. "Harus konsisten dan konsekuen menjalankan misi peraturan Kapolri Nomor 24 dan Nomor 27, membentuk tenaga security yang berkualitas dan terjaga serta profesional," uangkapnya. Sementara itu Nyoman Sutapa selaku Ketua DDP Abujapi Provinsi Bali, menekankan soal beberapa topik yang dibahas soal rencana kerja tahun 2019 dan dilanjutkan dengan sosialisasi keanggotaan pendaftaran  Abujapi secara online. Diakuinya hingga saat ini dari data di Polda Bali ada 96 anggota badan usaha jasa security. Namun untuk Abujapi yang terdaftaf di Polda Bali ada 53 anggota, sisanya belum.  Haparannya kepengurusan baru bisa melakukan penataan dengan baik dan lebih optimal lagi. Terutama hak dan kewajiban dari asosiasi bisa menjalin hubungan baik dengan pihak anggota, para user dengan  para leading sector pemerintahan yang ada di Bali. "Dalam rakerda ini ada beberapa poin yang jadi program untuk kerja tahun 2019. Salah satunya tentang sosialisasi keanggotaan pendaftaran  Abujapi secara online. Tentu harapan ke depan tenaga security di Bali dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di tempat kerja," demikian Nyoman Sutapa.

wartawan
I Made Ari Wirasdipta

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.