Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Pungutan Retribusi ke Nusa Penida Masih Rawan Bocor

Bali Tribune / SIDAK - Pj Bupati Jendrika sidak pelabuhan di Nusa Penida.

balitribune.co.id | Semarapura - Penerapan digitalisasi untuk pemungutan retribusi di Nusa Penida terus diupayakan Pemkab Klungkung. Hal ini untuk antisipasi kebocoran retribusi yang masih rentan terjadi di Nusa Penida. Selama ini pungutan retribusi masih dilakukan secara manual. Sehingga sangat rentan dengan kebocoran.

Anggota dewan saat melakukan observasi ke Nusa Penida juga menemukan beberapa praktek kecurangan. Misalnya saja ketika turun dari boat, wisatawan diminta berjalan ke timur ataupun barat pesisir pantai. Lalu pemandu wisata menjemputnya di tempat lain, sehingga sopir tidak melewati pos retribusi wisatawan tidak sampai dipungut retribusi.

Bahkan sempat ada kecurigaan jika petugas pungut di loket  bekerjasama dengan driver, dengan memungut retribusi tidak sesua dengan jumlah tamu yang sebenarnya. Serta jumlah tiket yang diberikan oleh petugas pungut retribusi, tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh wisatawan.

Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Ni Made Sulistiawati ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk merapikan sistem retribusi ke wisatawan. Dalam waktu dekat, pungutan retribusi ke Nusa Penida ini juga akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dan menggunakan sistem digitalisasi.

Bahkan Pj Bupati Klungkung bahkan langsung melakukan peninjauan lapangan ke Pelabuhan Serangan, Denpasar yang sudah menerapkan digitalisasi, Sabtu (1/6/2024) lalu. Bupati Jendrika didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Ni Made Sulistiawati mencermati hal-hal teknis penerapan digitalisasi pemungutan retribusi.

Mulai dari sistemnya, serta kendala-kendala jika nanti digitalisasi diterapkan di titik kedatangan wisatawan yang ada di pelabuhan Nusa Penida. "Hasil peninjauan lapangan tersebut akan digunakan sebagai landasan untuk mematangan rencana penerapan digitalisasi pemungutan retribusi wisatawan di Nusa Penida," ungkapnya.

Misalnya saja tentang terlibatnya pihak ketiga untuk punguan retribusi secara digital. Menurut Sulistiawati, dengan penerapan digitalisasi, maka pemungutan retribusi tidak lagi membutuhkan banyak tenaga. Pihaknya juga berharap, konsep demikian segera dapat direalisasikan di Nusa Penida. "Kami lihat pembelian tiket dan ceking tiket di sana (Pelabuhan Serangan) dikerjasamakan dengan pihak ketiga," ujar Sulistiawati.

Selain itu, pihak Dinas Pariwisata juga terus berkoordinasi dengan pihak operator boat. Agar nanti retribusi bisa dipungut saat wisatawan membeli tiket boat menuju Nusa Penida. "Mudah-mudahan bisa segera dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk tiketing ke Nusa Penida," tegasnya.

wartawan
SUG
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.