Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Putu Leong Ditangkap KPK, Demokrat Bali Kaget

Putu "Leong" Sudiartana (kanan) - son

Denpasar, Bali Tribune

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota Komisi III Bidang Hukum DPR RI, Putu Sudiartana, di Jakarta, Rabu (29/06/2016) pagi. Politisi Partai Demokrat asal Bali itu ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) bersama dengan dua orang stafnya Novianti dan Ipin serta seorang pengusaha bernama Mukhlis yang kabarnya adalah suami Novianti.

Kabar penangkapan Sudiartana oleh KPK ini, cukup mengejutkan elit dan kader Partai Demokrat di Bali. “Terus terang saya kaget, karena mendengar kabar ini dari kawan-kawan wartawan,” tutur Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, Made Mudarta, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon. Terkait sikap partainya terkait penangkapan ini, Mudarta belum mau mengungkapkan.

“Ini kan masih ditangani KPK, jadi kami belum bisa berkomentar. Kami menunggu pernyataan resmi KPK tentang status Pak Sudiartana,” tegas politisi asal Jembrana itu. Terakhir Mudarta bertemu Sudiartana, saat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Bali tanggal 15-16 Mei lalu. Selanjutnya, keduanya lebih banyak berkomunikasi melalui saluran telepon.

Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Karangasem, Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senopati. Gus Wawan mengaku, terakhir bertemu dengan Putu Sudiartana sekitar pekan lalu. “Kita hanya kopi bersama saja waktu itu,” ucapnya. Gus Wawan juga mengaku kaget dengan kabar penangkapan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat.

Karena belum mengetahui secara persis kasus ini, serta belum ada penetapan status Sudiartana oleh KPK, Gus Wawan memilih enggan berkomentar banyak. “Kita hormati proses yang ada di KPK. Jadi untuk sementara kami belum bisa berkomentar,” kata Gus Wawan, yang juga sahabat Sudiartana.

Hal tak jauh berbeda juga dilontarkan Nengah Tamba, politisi Partai Demokrat asal Jembrana yang juga teman seperjuangan Sudiartana. “Terus terang saya kaget mendengar kabar ini. Tetapi kami belum bisa berkomentar banyak, karena kan masih diproses di KPK,” tandas Tamba, yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Bali I Wayan Adnyana, juga mengaku kaget bukan kepalang mendegar kabar penangkapan Sudiartana ini. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut melalui pemberitaan di media online, sehingga belum tahu detilnya seperti apa.

“Saya juga baru tahu dari media. Ya saya kaget, kaget sekali. Saya tidak menyangka,” kata Adnyana, yang mengaku dirinya cukup dekat dengan Sudiartana. Bahkan ia mengaku Sudiartana sempat mengunjungi kediamannya di Padang Sambian, dua minggu yang lalu. “Saya cukup dekat dengan dia. Terakhir bertemu saya dua Minggu yang lalu. Kan sempat dia datang ke rumah saya dua minggu lalu, saat dia pulang ke Bali,” jelas politisi asal Tabanan itu.

Dalam pertemuan tersebut, Adnyana mengajak Sudiartana untuk turun ke masyarakat di Kembang Mertha, Bedugul, Tabanan. “Maunya pada saat itu saya mau ajak ke Kembang Mertha di Bedugul. Karena kan ada upacara besar katanya di sana. Tapi nggak jadi turun, karena pas saya telepon kader di sana, ternyata gak ada acara. Jadi ya gak jadi. Itu pertemuan terakhir saya dengan dia,” kata Adnyana.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bali ini berharap, agar kasus yang menimpa Sudiartana ini tidak serius. “Ya karena belum tahu statusnya, ya saya hanya berharap ini tidak serius,” pungkas Adnyana.son

wartawan
habit

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.