Bali Tribune, Denpasar - Mulai diberlakukannya implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Anggota DPR RI Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut positif hal itu. Pasalnya dengan mulai diberlakukannya sistem pembayaran secara elektronifikasi bagi pemerintahan daerah sudah pasti bisa menghindarkan kebocoran-kebocoran atau menghindari tercecernya dana-dana belanja daerah. "Bahkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan juga sudah melakukan hal itu," ucap Rai Wirajaya yang merupakan mitra kerja Kementarian Keuangan saat dihubungi melalui selulernya, Minggu (17/2). Lebih lanjut Rai Wirajaya menekankan pentingnya penggunaan elekronifikasi keuangan daerah supaya semua transaksi tercatat, terawasi dan bisa dipertanggungjawabkan. "Penggunaannya jelas, proyeknya juga jelas. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak tepat anggaran apalagi kebocoran," tukasnya.  Menurutnya yang penting saat ini bagaimana dalam implementasinya masing-masing pemerintah daerah menyiapkan SDM beserta infrastrukturnya. Perlu dijalin kerjasama dengan perbankan daerah untuk menampung dana-dana pembangunan. "Setahu saya kalau di Bali pemerintah daerah telah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah, ini penting adanya sinergitas," tandasnya.  Bahkan yang ia dengar Bali berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta dalam penggunaan elektronifikasi keuangan daerah, bahkan menjadi pilot project pemda dari Kemendagri. Ia juga dalam kesempatan ini menyarakan kedepannya dana desa yang biasanya dikucurkan langsung ke desa-desa bisa meniru dengan menggunakan elektronifikasi pembayaran. "Digunakannya elektronifikasi dana desa, diharapkan tidak ada lagi kepala desa yang terciduk akibat salah penggunaan anggaran," katanya mengingatkan betapa pentingnya elektronifikasi anggaran. Rai Wirajaya menegaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui infrastruktur yang aman dan handal.  Lantas ia berharap perlunya meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital. Juga membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat. Hal yang tak kalah penting yakni melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemda. Rai Wirajaya juga menilai penting transaksi non tunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya. Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara.