Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada), Komisi IV Sorot Masalah Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Bali Tribune/RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada membahas program-program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (5/10).



balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (5/10). Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana itu secara khusus membahas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gumi Keris.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi bersama anggota I Wayan Edy Sanjaya, Gede Aryantha dan Made Sumerta.
 
Sementara dari eksekutif hadir Kadis Kesehatan dr Padma Puspita, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Gusti Made Dwipayana dan Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta.
 
Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana menyatakan Raker ini sangat penting lantaran menyangkut hak dasar masyarakat yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Pihaknya berharap Diskes, RSD Mangusada dan Disdikpora yang menggawangi masalah ini benar-benar memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Badung.
 
Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, makanya kami memandang penting untuk duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
 
Lebih lanjut anggota Wayan Edy Sanjaya Edy Sanjaya menyebut ada sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan Dewan, diantaranya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dimana kata dia, Badung juga mendapat jatah perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. 
 
Kalau benar ada P3K untuk tenaga medis, lantas tenaga kontrak yang sudah ada bagaimana? tanya Edy Sanjaya.
 
Pihaknya pun berharap pengangkatan P3K ini tidak mengabaikan tenaga kontrak yang sudah terlanjur direkrut oleh Pemkab Badung. 
 
Kalau bisa kami mohon tenaga kontrak yang ada ini diperjuangkan juga, kalau bisa biar diprioritaskan juga, kata politisi PDIP ini.
 
Hal senada juga disampaikan rekannya Rara Hita Sukma Dewa. Namun, srikandi PDIP asal Lukluk, Mengwi ini, lebih banyak menyoroti masalah kualitas pelayanan Puskesmas, Pustu, dan tenaga KBS serta Jumantik yang ada di Badung. Menurutnya, pelayanan dari para petugas tersebut masih kurang. Ia bahkan menyebut petugas Jumantik antara ada dan tidak ada.
 
Ada keluhan dari masyarakat, KBS kadang-kadang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga petugas Jumantik. Tolong ini dipertegas lagi sistem kerja mereka, jangan sampai KBS sopir tidak ada, atau ban mobilnya kempes, ungkap Rara Hita.
 
Sementara untuk Made Sumerta, pihaknya lebih banyak menyoroti masalah rencana pembangunan rumah sakit di Badung selatan. Menurut dia, RS di Kecamatan Kuta Selatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Lagi kami mempertanyakan masalah realisasi RS di Kuta selatan. RS ini sangat penting, karena jarak kami ke RSD Mangusada sangat jauh, belum lagi macet, katanya.
 
Kalau memang RS belum bisa dibangun di Badung selatan politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu ini meminta pemerintah mengoptimalkan Puskesmas agar bisa melayani rawat inap. Kalau memang belum bisa (bangun RS) Puskesmasnya rawat inap 24 jam. Karena masyarakat kami kesulitan untuk dapat layanan rawat inap, tegas Sumerta.
 
Menanggapi hal itu, Kadiskes Badung dr Padma Puspita menyatakan bahwa pihaknya masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pihaknya juga terus melakukan pembenahan ke internal baik dilingkungan Puskesmas maupun Pustu.
 
Kalau ada keluhan masalah pelayanan tolong sampaikan ke kami, kami akan catat dan tindaklanjut. Terus terang kami memang sedang berbenah, baik kualitas maupun sarana dan prasarana, katanya, sembari menyebut untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Badung saat ini bisa menikmati program Krama Badung Sehat (KBS) di 13 Puskesmas dan RSD Mangusada.
 
Kemudian mengenai pengangkatan P3K untuk tenaga media, dr Padma menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima Juklak maupun Juknis dari pusat. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 
 
Soal pengangkatan P3K kami masih menunggu arahan pusat, apakah tenaga kontrak bisa tetap lanjut atau masuk outshorcing, jelasnya.
 
Selanjutnya mengenai bidang pendidikan, Komisi IV pada kesempatan itu juga membahas masalah program-program yang dilaksanakan Disdikpora Badung. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Gumi Keris. 
wartawan
ANA
Category

Kabar Duka dari Negeri Jiran, Mahasiswa Asal Yehembang Meninggal Saat Program Magang

balitribune.co.id | Negara  - Seorang mahasiswa asal Banjar Kaleran Kauh, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, I Made Brata (22), dilaporkan meninggal dunia saat menjalani program magang di Malaysia pada Sabtu (24/1/2026) sekitar pukul 00.00 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

Kanwil DJP Bali Limpahkan Tersangka Kasus Pajak ke Kejari Denpasar, Negara Rugi Hampir Rp1 Miliar

balitribune.co.id | Denpasar - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali resmi melimpahkan tersangka tindak pidana perpajakan berinisial DS beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelimpahan tahap II tersebut berlangsung di Kantor Kejari Denpasar, Selasa (20/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.