Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada), Komisi IV Sorot Masalah Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Bali Tribune/RAKER - Komisi IV DPRD Badung saat Raker dengan Kadinkes, Kadisdikpora dan Direktur RSD Mangusada membahas program-program kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Badung, Rabu (5/10).



balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat kerja (Raker) dengan jajaran eksekutif di Gedung Dewan, Rabu (5/10). Raker yang dipimpin Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana itu secara khusus membahas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan di Gumi Keris.
 
Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV Ni Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi bersama anggota I Wayan Edy Sanjaya, Gede Aryantha dan Made Sumerta.
 
Sementara dari eksekutif hadir Kadis Kesehatan dr Padma Puspita, Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga I Gusti Made Dwipayana dan Direktur RSD Mangusada dr Wayan Darta.
 
Ketua Komisi IV I Wayan Suwardana menyatakan Raker ini sangat penting lantaran menyangkut hak dasar masyarakat yakni masalah kesehatan dan pendidikan. Pihaknya berharap Diskes, RSD Mangusada dan Disdikpora yang menggawangi masalah ini benar-benar memberi pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Badung.
 
Masalah kesehatan dan pendidikan merupakan hak dasar masyarakat, makanya kami memandang penting untuk duduk bersama dengan OPD terkait untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di bidang kesehatan dan pendidikan, ujarnya.
 
Lebih lanjut anggota Wayan Edy Sanjaya Edy Sanjaya menyebut ada sejumlah permasalahan yang ingin ditanyakan Dewan, diantaranya terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dimana kata dia, Badung juga mendapat jatah perekrutan P3K untuk tenaga kesehatan. 
 
Kalau benar ada P3K untuk tenaga medis, lantas tenaga kontrak yang sudah ada bagaimana? tanya Edy Sanjaya.
 
Pihaknya pun berharap pengangkatan P3K ini tidak mengabaikan tenaga kontrak yang sudah terlanjur direkrut oleh Pemkab Badung. 
 
Kalau bisa kami mohon tenaga kontrak yang ada ini diperjuangkan juga, kalau bisa biar diprioritaskan juga, kata politisi PDIP ini.
 
Hal senada juga disampaikan rekannya Rara Hita Sukma Dewa. Namun, srikandi PDIP asal Lukluk, Mengwi ini, lebih banyak menyoroti masalah kualitas pelayanan Puskesmas, Pustu, dan tenaga KBS serta Jumantik yang ada di Badung. Menurutnya, pelayanan dari para petugas tersebut masih kurang. Ia bahkan menyebut petugas Jumantik antara ada dan tidak ada.
 
Ada keluhan dari masyarakat, KBS kadang-kadang tidak berfungsi saat dibutuhkan. Begitu juga petugas Jumantik. Tolong ini dipertegas lagi sistem kerja mereka, jangan sampai KBS sopir tidak ada, atau ban mobilnya kempes, ungkap Rara Hita.
 
Sementara untuk Made Sumerta, pihaknya lebih banyak menyoroti masalah rencana pembangunan rumah sakit di Badung selatan. Menurut dia, RS di Kecamatan Kuta Selatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
 
Lagi kami mempertanyakan masalah realisasi RS di Kuta selatan. RS ini sangat penting, karena jarak kami ke RSD Mangusada sangat jauh, belum lagi macet, katanya.
 
Kalau memang RS belum bisa dibangun di Badung selatan politisi PDIP yang juga Bendesa Adat Pecatu ini meminta pemerintah mengoptimalkan Puskesmas agar bisa melayani rawat inap. Kalau memang belum bisa (bangun RS) Puskesmasnya rawat inap 24 jam. Karena masyarakat kami kesulitan untuk dapat layanan rawat inap, tegas Sumerta.
 
Menanggapi hal itu, Kadiskes Badung dr Padma Puspita menyatakan bahwa pihaknya masih terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan. Pihaknya juga terus melakukan pembenahan ke internal baik dilingkungan Puskesmas maupun Pustu.
 
Kalau ada keluhan masalah pelayanan tolong sampaikan ke kami, kami akan catat dan tindaklanjut. Terus terang kami memang sedang berbenah, baik kualitas maupun sarana dan prasarana, katanya, sembari menyebut untuk pelayanan kesehatan, masyarakat Badung saat ini bisa menikmati program Krama Badung Sehat (KBS) di 13 Puskesmas dan RSD Mangusada.
 
Kemudian mengenai pengangkatan P3K untuk tenaga media, dr Padma menyebut sejauh ini pihaknya belum menerima Juklak maupun Juknis dari pusat. Jadi pihaknya belum bisa berkomentar banyak. 
 
Soal pengangkatan P3K kami masih menunggu arahan pusat, apakah tenaga kontrak bisa tetap lanjut atau masuk outshorcing, jelasnya.
 
Selanjutnya mengenai bidang pendidikan, Komisi IV pada kesempatan itu juga membahas masalah program-program yang dilaksanakan Disdikpora Badung. Salah satu yang paling ditekankan adalah bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kualitas pendidikan anak di Gumi Keris. 
wartawan
ANA
Category

Serangkian HUT Bangli, Dishub Sediakan Beberapa Kantong Parkir Kendaraan

balitribune.co.id | Bangli - Serangkaian HUT Bangli, areal parkir di seputaran alun-alun Bangli beralih fungsi untuk  tenda pedagang. Sedangkan untuk parkir kendaraan selama berlangsungnya hiburan yang dipusatkan di alun-alun Bangli, Dinas Perhubungan Bangli telah menyediakan beberapa kantong parkir alternatif.

Baca Selengkapnya icon click

Warga Ingin Adopsi Bayi yang Ditemukan di Seribatu

balitribune.co.id | Bangli - Pascamenjalani perawatan intensif di RSUD Bangli, kondisi bayi yang  ditemukan di lapak pedagang durian di wilayah Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli kondisinya membaik. Disisi lain banyak warga yang berkeinginan mengadopsi bayi laki-laki tersebut. Sementara pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mencari pembuang bayi malang tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Hendak Tambah Luas Tanam Padi, Target di 2025 Seluas 5 Ribu Hektare

balitribune.co.id | Tabanan -  Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Tabanan hendak menambah luas tanam padi sepanjang 2025 ini. Target penambahan luas tanam itu mencapai lima ribu hektare. Dengan adanya rencana penambahan itu, luas tanam padi di Tabanan pada nantinya diharapkan bisa berkembang dari 38 ribu hektare menjadi 43,168 hektare.

Baca Selengkapnya icon click

Ketua DPRD Tabanan Sepakat Tolak Kemunculan Ormas Baru

balitribune.co.id | Tabanan - Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa turut menyampaikan sikap dan pandangannya terkait kemunculan organisasi masyarakat (ormas) baru. Khususnya di wilayah Kabupaten Tabanan. Terlebih, kemunculan ormas baru tersebut dikhawatirkan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Tabanan Bentuk Pansus untuk Segera Bahas RPJMD 2025-2030

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan membentuk panitia khusus atau pansus untuk segera membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabanan 2025-2030. Sesuai rapat internal yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa, pada Rabu (7/5), pansus itu dipimpin Ketua Komisi I, I Gusti Nyoman Omardani, dan Ketua Komisi II, I Wayan Lara, pada posisi sekretaris.

Baca Selengkapnya icon click

Alihfungsikan Trotoar untuk Jualan, Pol PP Tertibkan Pedagang

balitribune.co.id | Negara - Satpol PP Jembrana menertibkan para pedagang yang menggunakan trotoar jalan untuk berjualan di Kawasan perkotaan. Selain mengganggu kenyamanan kota, aktiftas para pedagang ini juga mengganggu fungsi fasilitas umum. Setelah beberapakali dilakukan pembinaan, puluhan pedagang nakal yang kedapatan berjualan di sepanjang trotoar di wilayah Kecamatan Jembrana dan Negara akhirnya ditertibkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.