Rapat Gabungan DPRD Klungkung dengan Eksekutif, Sahkan Pertanggung Jawaban Bupati Suwirta

BALI TRIBUNE - Anggota DPRD Klungkung sepakat dengan pihak Bupati Nyoman Suwirta membangun komitmen bersama melanjutkan program pembangunan yang sudah dialokasikan dana pada APBD 2018. Komitmen itu lahir setelah DPRD menggelar rapat gabungan bersama bupati dan jajarannya membahas soal pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2017, Selasa (17/7).

 

Rapat gabungan dipimpin Ketua DPRD Wayan Baru, dihadiri Bupati Suwirta bersama Sekda Gede Putu Winastra bersama jajaran. Banyak hal terungkap dan permintaan penjelasan dari perwakilan fraksi-fraksi dalam rapat gabungan itu. Fraksi Demokrat yang diwakili Made Jana misalnya, mendorong pihak bupati terus menggenjot kualitas pelayanan public. Menurut Jana, politisi asal Nusa Penida ini, pemerintah harus hadir dan mampu menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ia mencontohkan pengurusan ijin, saat ini kata dia masyarakat masih harus berputar-putar dalam pengurusan ijin. Padahal sudah dibangun kantor Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. “Istilahnya apa yang diinginkan masyarakat, disana pemerintah ada,” kata Jana. Sedangkan wakil Fraksi Golkar diwakili Wayan Merdana kembali menyorot soal belum berjalannya program pemanfaatan garam lokal (Desa Kusamba).

 

Anggota DPRD Klungkung Anak Agung Gede Bagus yang mewakili Fraksi PDIP pada pandangan umumnya  menegaskan persoalan penanganan sampah yang belum maksimal pada desa-desa wisata. Program pemanfaatan beras lokal yang belum maksimal dan belum menyentuh masyarakat kelas menengah ke bawah juga menjadi pertanyaan Gung Bagus, sapaan akrab AA Gde Bagus. Politisi asal Desa Gelgel ini juga kencang menyorot pesatnya perkembangan pariwisata di Nusa Penida yang tanpa pengawasan. Gung Bagus mengkhawatirkan jika hal itu tidak segera disikapi, maka pariwisata di Nusa Penida akan seumur jagung. “ Hal ini memunculkan kekhawatiran bagi pariwisata berkelanjutan,” ungkap Gung Bagus. Ia menegaskan apa yang menjadi janji dan kebijakan bupati agar benar-benar diimplementasikan. “ Kami hanya menuntut implementasi, karena itulah tugas DPRD, bukan diawal tapi dimuara,” ujarnya. Sementara Gerindra melalui Wayan Baru mempertanyakan soal tehnis penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK.

 

Bupati Suwirta pada sesi kesempatan menjawab menyebutkan  dengan gamblang  seluruh apa yang menjadi pertanyaan fraksi-fraksi yang ada di Dewan. Terkait pelayanan public, dirinya kembali menegaskan keinginannya membangun mall pelayanan public. Bahkan ia memerintahkan Sekda agar 2019 dibuat perencanaan dan 2020 kegiatan ini bisa direalisasikan. “ Mohon Pak Sekda agar dibuat perencanaan tahun 2019, kalau bisa 2020 bisa jalan,” kata Bupati Suwirta tegas. Bupati Suwirta juga memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan agar memaksimalkan penanganan sampah. Terkait sorotan Fraksi PDIP, bupati menyatakan sepakat, pelaksanaan program tidak sekedar hanya teori tapi jauh lebih penting implementasinya. Bupati juga mengiyakan tataran yang dimaksudkan Fraksi Fraksi pada pandangan umum mereka  “Saya sepakat tidak bicara ditataran teori semata, tapi prakteknya,” jelas Bupati asal Ceningan ini tegas.