Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Paripurna DPRD Klungkung, Bahas Perubahan RPJMD untuk Optimalkan Kinerja Eksekutif

Bali Tribune / PARIPURNA - Rapat Paripurna DPRD Klungkung bahas RPJMD Semesta berencana.



balitribune.co.id | SemarapuraDPRD dan Pemkab Klungkung menggelar rapat paripurna terkait  perubahan atas Perda No 2 Tahun 2019 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Semeta Berencana 2018-2023 di Kantor DPRD Klungkung, Senin (20/6/2022). Anggota dewan pun berharap kedepan Pemkab Klungkung memprioritaskan program pemulihan ekonomi, pasca pandemi Covid-19.

Hadir Bupati Klungkung Nyoman Suwirta dan Wabup Made Kasta serta Ketua DPRD Anak Agung Gede Anom serta Wakil Ketua ok Gde Agung dan Wayan Baru. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Klungkung AA Gde Ano. Sidang Paripurna DPRD Klungkung ini hampir semua anggota dewan di hari petama kerja ini hadir.

Ketua DPRD Klungkung AA Gde Anom mengungkapkan, pandemi Covid-19 yang mewabah menyebabkan permasalahan ekonomi hampir di setiap daerah di Indonesia. Sehingga kedepan, seluruh program Pemkab Klungkung diharapkan mengarah ke program pemulihan ekonomi pasca pandemi. "Kami di daerah, harus membantu pemerintah juga untuk pemulihan ekonomi. Melalui pembahasan ini, kami dorong pemerintah untuk genjot OPD (organisasi perangkat daerah) untuk masalah pemulihan ekonomi. OPD yang membidangi harus proaktif," ujar AA Gde Anom ditemui seusai paripurna.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menyampaikan, perubahan RPJMD dilakukan karena adanya perubahan nomenklatur OPD untuk diselaraskan dengan pusat. Termasuk adanya sasaran yang harus direvisi, karena pengaruh pandemi Covid-19. Bupati Suwirta menyebutkan bahwa pembangunan daerah adalah upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan

"Dua tahun kami tidak bisa bekerja maksimal karena fokus ke penanggulangan pandemi. Ada sasaran yang harus direvisi, misal saja kemiskinan yang sebelumnya ditargerkan kemiskinan 3 persen. Dengan kondisi saat ini, sulit itu tercapai, sehingga harus diselaskan," jelas Bupati Suwirta optimis.

wartawan
ATA
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.