Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rapat Pleno TPAKD Bali 2019 Bahas Program 2020, Evaluasi Kerja dan Peluncuran Website KUR Bali

Bali Tribune/Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Pongsoda (kanan), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra (Kiri atas) dalam Rapat Pleno TPAKD Tahun 2019 dan launching website www.kurbali.com di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jumat (6/12).
balitribune.co.id | Denpasar - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno TPAKD Tahun 2019 dan launching website www.kurbali.com di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Jumat (6/12). Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda menyampaikan bahwa tujuan dari rapat ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja TPAKD Provinsi Bali tahun 2019 serta membahas program kerja tahun 2020. 
 
Salah satu tujuan dari berdirinya OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat inklusi dan literasi keuangan masyakarat Indonesia. Sebagai informasi bahwa target tingkat inklusi keuangan di tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo adalah sebesar 75%. Berdasarkan Survey Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2019 indeks literasi keuangan nasional sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 76,19%. 
 
Sedangkan untuk di Provinsi Bali, tingkat literasi sebesar 38,06% dengan tingkat inklusi 92,91%. "Meskipun tingkat inklusi di Provinsi Bali telah di atas target nasional untuk tahun 2019, namun kita tetap memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan kemudahan akses keuangan dan literasi masyarakat di Provinsi Bali sehingga masyarakat tidak terjebak pada penawaran-penawaran investasi ilegal dan rentenir," katanya. 
 
Sesuai arahan presiden kepada Kementerian Dalam Negeri, agar membentuk TPAKD di seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. TPAKD adalah forum koordinasi antar instansi dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan masyarakat  dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.
 
TPAKD Provinsi Bali dibentuk dengan SK Gubernur No.1073/01-D/HK/2016 tanggal 31 Maret 2016 dan anggotanya dikukuhkan pada tanggal 27 Juni 2016 oleh Wakil Gubernur Provinsi Bali dan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang EPK. SK tersebut kemudian diperbarui dengan SK Gubernur Bali No.1608/01-I/HK/2018 tanggal 30 April 2018 dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali sebagai Pengarah.
 
Elyanus menyebutkan, program-program prioritas TPAKD Provinsi Bali adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama dengan bank penyalur KUR yang berkantor di Bali. Membantu program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui optimalisasi program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), dan Asuransi Nelayan bekerja sama Dinas terkait dan PT. Jasindo Cabang Denpasar. Sosialisasi tentang keuangan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat di Bali.  
 
"TPAKD Provinsi Bali tahun 2019, kami telah membangun website www.kurbali.com. Dengan mengusung tema Website KUR untuk Semeton Bali, website ini telah kami perkenalkan kepada seluruh Dinas Koperasi dan UKM 9 Kabupaten/Kota pada tanggal 20 September 2019," beber Elyanus.
 
Sementara itu terkait dengan program pemerintah dalam ketahanan pangan melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), berdasarkan data dari PT. Jasindo Cabang Denpasar, lahan sawah yang tercover AUTP per Tw. III 2019 seluas 5.337,41 hektar dari target 2019 seluas 15.000 hektar dengan total premi Rp960,73 juta juta dan total klaim sebesar Rp239,82 juta.
 
Di periode yang sama, sapi yang diasuransikan melalui AUTS mencapai 1,785 ekor dari target 2019 sebanyak 3.225 ekor dengan total premi sebesar Rp357 juta dan total klaim sebesar Rp20 juta.
 
Lebih lanjut dia menjelaskan, selain program-program tersebut, OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara selalu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Melalui Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali secara rutin berkoordinasi dengan seluruh anggota dan bertukar informasi tentang praktek-praktek investasi ilegal yang ada di Bali khususnya. 
 
"Ke depan, kita harus meningkatkan kerja sama terutama dengan kalangan universitas di Bali dalam mengadakan program edukasi ke masyarakat di pedesaan melalui program KKN yang melibatkan Tim Satgas Waspada Investasi Provinsi Bali untuk menyosialisasikan waspada investasi, karena hampir setiap tahun ada saja kasus-kasus investasi ilegal di Bali dimana korbannya adalah masyarakat Bali sendiri," terangnya. 
 
Selain itu, program Galeri Investasi bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia harus terus ditingkatkan untuk mengenalkan investasi di Pasar Modal sejak dini kepada mahasiswa di Bali. "Tentunya masih banyak program-program yang bertujuan untuk mempercepat akses keuangan di Bali yang dapat dilakukan seperti program tabungan emas dan kredit ultra mikro melalui Pegadaian dan PNM, program penjaminan kredit melalui perusahaan penjaminan seperti Jamkrida, Akrindo, Jamkrindo dan program-program lainnya di industri asuransi dan industri pembiayaan," ungkap Elyanus.
 
TPAKD Provinsi Bali memerlukan sinergi dan kolaborasi antar anggota untuk dapat menjalankan program-programnya, sehingga tujuan awal dibentuknya dapat tercapai. "Kami berharap dalam Rapat Pleno kita ini dapat memberikan masukan untuk program-program TPAKD di tahun 2020 dan bila perlu terobosan-terobosan visioner untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini," harapnya. 
 
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilaksanakan TPAKD, seperti diluncurkannya website www.kurbali.com yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengakses pinjaman KUR, serta dilaksanakannya Gerakan Indonesia Menabung. Khusus terkait penyaluran KUR, Dewa Indra juga mengharapkan tidak hanya berpatokan pada jumlah besaran KUR yang sudah disalurkan, tetapi juga tingkat pengaruh pemanfaatan KUR terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali.
 
“Seberapa besar penyaluran KUR mempengaruhi kinerja UMKM dalam meningkatkan usahanya, berapa besar kontribusinya terhadap pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Jika tidak mengalami pertumbuhan maka penyaluran itu hanya angka. Produktif tapi tingkat produktivitasnya belum maksimal. Ini yang harus kita perhatikan terus,” pungkasnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

OJK Perkuat Perlindungan Konsumen Lewat Aturan Gugatan Institusional

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kian menegaskan perannya sebagai pelindung konsumen sektor jasa keuangan. Terbaru, OJK resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen sekaligus menegakkan keadilan.

Baca Selengkapnya icon click

PAD Bali Tembus Target, Tapi Seberapa Tahan Struktur Fiskalnya?

balitribune.co.id | Pemerintah Provinsi Bali menutup tahun anggaran 2025 dengan catatan manis. Di tengah penerapan kebijakan opsen pajak yang mengalihkan sebagian besar penerimaan langsung ke kabupaten/kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali justru melampaui target. Realisasi PAD tercatat mencapai Rp 2,84 triliun atau 108,88 persen dari target yang ditetapkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Darmasaba Raih Peringkat Terbaik I Lomba Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Tingkat Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal kembali meraih prestasi yang membanggakan. Dalam lomba administrasi tata kelola pemerintahan desa, Darmasaba meraih peringkat satu pada regional II di tingkat nasional. Penghargaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Tingkat Nasional dilaksanakan bertepatan dengan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Telkomsel Dukung Kelancaran Usaba Dalem Puri di Pura Besakih Lewat Bantuan Tas Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Amlapura - Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan rangkaian upacara adat Usaba Dalem Puri yang berlangsung pada 18–26 Januari 2026 di Pura Besakih, Telkomsel wilayah Bali menyalurkan bantuan kepada Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung (FKSPA) Besakih. Bantuan tersebut berupa lebih dari 4.900 tas ramah lingkungan yang ditujukan untuk mendukung pengelolaan kawasan suci selama berlangsungnya upacara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Peduli Lingkungan Warga Gutiswa V Peguyangan Kangin Gelar Bersih Lingkungan

balitribune.co.id | Denpasar - Kelompok warga Jalan Gutiswa V, Banjar Ambengan, Peguyangan  Kangin Denpasar mengawali tahun 2026 dengan menggelar kegiatan bersih-bersih lingkungan, khususnya di sepanjang jalan utama Gutiswa V, Minggu (19/1). Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga fasilitas umum dan juga bentuk kepedulian menjaga lingkungan.

Baca Selengkapnya icon click

Perkuat Layanan Masyarakat, Pemkot Denpasar Terima Hibah Aset Bangunan dari Kemenkeu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemkot Denpasar menerima hibah berupa tanah bangunan kantor pemerintah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan hibah yang dilakukan untuk optimalisasi aset ini, dituangkan dalam penandatanganan berita acara oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Senin (19/1).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.