RAPBD 2019 Sesuai Kebutuhan Masyarakat | Bali Tribune
Bali Tribune, Sabtu 08 Agustus 2020
Diposting : 19 October 2018 17:54
I Made Darna - Bali Tribune
Pimpinan DPRD Badung, yakni Ketua Putu Parwata, Wakil Ketua Nyoman Karyana dan Made Sunarta saat menanggapi RAPBD Badung tahun 2018 usai rapat paripurna, Kamis (18/10).
BALI TRIBUNE - DPRD Badung, Kamis (18/10) menggelar Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi kedua wakilnya I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta. Hadir Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa serta sejumlah pimpinan OPD Badung.
 
Pada rapat yang dihadiri oleh 35 anggota dewan Badung tersebut dibahas, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2019 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 29 Tahun 2013 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
 
Menurut Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata rancangan APBD 2018 telah disesuaikan dengan kebutuhan masyakarat Badung. Meski begitu, ada beberapa hal yang harus dipertajam kembali demi menyempurnakan RAPBD tersebut. "Pemerintah melihat secara fakta apa yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya usai berlangsungnya rapat.
 
 Rancangan APBD tahun 2019 ini kata Parwata, akan dipertajam dalam pembahasan lebih lanjut. Sementara, terkait APBD Badung tahun 2019 yang dirancang Rp 10 triliun lebih dan pendapatan Rp 9,3 triliun lebih, Parwata mengaku, sangat megapresiasi sikap pemerintah. "Ini sangat luar biasa. Pendapatan dirancang hampir mendekati APBD. Sementara, belanja langsung kepada masyarakat dirancang 81,9 persen belanja tidak langsung 18 persen. Tentu in merupakan satu langkah maju. Meski begitu, tetap akan kami koreksi," pungkasnya.
 
Dengan target pendapatan di tahun 2019 yang cukup tinggi, pihaknya mengimbau agar apa yang menjadi potensi pendapatan daerah harus dioptimalkan.
 
"Menggali potensi-potensi yang kita miliki kemudian potensi yang ada diangkat agar bisa menjadi pendapatan. Karena pendapatan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Badung," pungkasnya.
 
Sementara, terkait potensi-potensi pajak yang bisa digali tersebut, Politisi PDI Perjuangan asal Dalung ini mengaku, segera akan berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Pariwisata Badung. "Segera akan kami lakukan pembahasan bersama terkait ini. Secepatnya agar sudah clear," ujarnya.