balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada seluruh kepala keluarga (KK) di Kabupaten Badung selama PPKM mendapat dukungan dan apresiasi dari Komisi III DPRD Badung.
Hanya saja, komisi yang membidangi pendapatan dan aset daerah ini meminta eksekutif dalam hal ini instansi terkait benar-benar bekerja cepat dan cermat agar bantuan ini tidak sampai menimbulkan kegaduhan karena minimnya koordinasi dan sosialisasi ke masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Badung I Putu Alit Yandinata menyatakan bantuan BLT sebesar Rp 300 ribu ini sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Badung. Oleh karena itu, pihaknya berharap tidak ada masyarakat yang tercecer dalam memperoleh bantuan ini. Apalagi bantuan memakai basis data per kepala keluarga (KK).
“Kebijakan Bapak Bupati dalam memberikan BLT ini (kepada seluruh KK Badung yang tidak menerima bantuan dari pusat, red) sangat kami apresiasi. Karena bantuan ini memang sangat ditunggu-tunggu dan dibutuhkan oleh masyarakat di tengah situasi sulit seperti sekarang ini,” ujarnya, Senin (26/7/2021).
Hanya saja, Alit Yandinata berharap untuk menghindari terjadinya kegaduhan, teknis penyaluran agar diperjelas. Sebab, di sejumlah tempat bantuan sudah diserahkan secara simbolis, namun di sisi lain masyarakat banyak yang mempertanyakan realisasi bantuan tersebut.
“Teknis penyaluran dan pencairan BLT ini harus diperjelas, biar masyarakat tidak bertanya-tanya terus. Kasian Kaling dikejar-kejar masyarakat dimintain BLT sementara Kaling juga nggak tahu,” kata Alit Yandinata.
Lebih lanjut dikatakan bila bantuan ditransfer lewat rekening Bank BPD Bali, ia pun meminta pemerintah dan pihak BPD Bali memfasilitasi masyarakat yang belum memiliki rekening. Ini penting, agar masyarakat tidak berbondong-bondong dan berkerumun di bank hanya untuk pembukaan rekening baru. Begitu juga masyarakat yang sudah punya rekening, kalau memang rekening tersebut bisa langsung digunakan agar disosialisasikan kembali.
“BLT ini kan per KK. Ada sekitar 98 ribu lebih KK yang akan dapat. Jadi, secara teknis karena lewat rekening maka pemerintah harus memastikan semua calon penerima ini punya rekening dulu. Kalau belum, bantu dan fasilitasi mereka membuat rekeningnya. Karena kan tidak mungkin ada PPKM semua berbondong-bondong ke bank sementara di sana tidak boleh berkerumun. Jadi, kami harap ada sistem jemput bola lah ke desa/kelurahan,” kata Alit Yandinata.
Selain itu, masyarakat juga diimbau proaktif. Sebab, tidak mungkin bantuan dicairkan apabila belum memenuhi persyaratan dan tidak punya rekening.
“Banyak sekali yang bertanya kok BLT tidak cair? Ini wajar karena mereka tidak tahu bahwa yang akan menerima itu sekian (98 ribu KK lebih) dan ada teknisnya,” papar anggota DPRD Badung tiga periode ini.
Dalam proses penyaluran bantuan ini, politisi PDIP asal Dauh Yeh Cani Abiansemal ini, juga meyakini akan muncul beragam persoalan baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Misalnya terkait validasi data KK dan bantuan yang double.
“Kita tidak bisa menutup mata. Saat ada bantuan pasti akan ada persoalan-persoalan baru. Dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Contohnya soal KK. Bisa jadi data KK di Disdukcapil beda dengan data di lapangan. Dan siap-siap saja diperjalanan ada perubahan data,” pungkas Alit Yandinata.
Seperti diketahui, Pemkab Badung telah memutuskan memberikan bantuan BLT selama PPKM kepada seluruh KK yang ada di daerahnya. Besaran bantuan Rp 300 ribu per KK. Bantuan menyasar seluruh KK Badung yang tidak menerima bantuan dari pusat.
Saat ini penyalurannya sedang berproses. Bupati Giri Prasta bahkan sudah melakukan penyerahan secara simbolis di tiap-tiap kecamatan.
Berdasarkan data sementara ada sekitar 98.830 KK dari 129.149 KK di Gumi Keris. Sementara sisanya sebanyak 30.319 KK sudah menerima bantuan dari pusat. Kemungkinan data tersebut masih bisa berubah karena cleansing data masih berlangsung.
wartawan
ANA
Category
