BALI TRIBUNE - Berdasarkan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada akhir 2015, di Bali terdapat sekitar 17.184 PNS yang belum memiliki rumah, dengan mayoritas belum memiliki rumah yaitu PNS golongan III.

“Mereka inilah yang yang harus didorong agar segera memiliki rumah. Karena bila tidak saat ini juga memiliki rumah, maka lokasi rumah akan semakin jauh, makin naik harganya dan kebutuhan semakin meningkat yang tidak sesuai dengan penghasilan. Karena sebagai abdi negara, sebelum melayani masyarakat, PNS harus lebih dahulu dipenuhi kebutuhan primernya seperti papan atau rumah, selain sandang pangannya,” kata Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali, Pande Agus Permana Widura, di Denpasar, Minggu (21/5).

Untuk mewujudkan perumahan bagi PNS yang jumlahnya cukup banyak tersebut, diakuinya, merupakan merupakan tantangan dan peluang bagi anggota REI. “Kami sangat menyambut baik tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Pengeri Sipil (Bapertarum-PNS) yang menggandeng BPD Bali dalam mewujudkan rumah bagi PNS khususnya di Bali, karena selama ini kan cenderung ada di BTN,” ujarnya. Pihaknya berharap adanya sinergi agar kecepatan layanan dapat terwujud dalam implementasinya.

“Karena minimnya profit dari kredit perumahan ini, jadi kecepatan layanan sangat diperlukan terutama dari pihak perbankan. Kecepatan itu mutlak,” tegasnya. Saat ini di Bali, katanya, baru bisa menyediakan perumahan di tiga kabupaten yaitu Singaraja, Jembrana, dan Karangasem. Pasalnya, selain harga tanah, produksinyapun mencukupi. “Namun sayangnya ada beberapa kabupaten yang belum bisa realisasi, terganjal dengan Perda yang mengatur soal luasan lahan. Tapi kita sudah bicarakan soal ini dengan DPP untuk ada solusi,” tuturnya lagi.

Berdasarkan aturan yang ada, untuk luasan lahan sebenarnya pihaknya butuh sekitar 60 meter persegi dengan luas bangunan hanya 30 meter persegi, sedangkan Perda mengatur minimal 200 meter persegi. Kalau Perda ini bisa dirubah, maka terbuka peluang bagi Tabanan, Bangli, Gianyar, Klungkung bisa segera realisasi. “Tapi dengan catatan harganya tidak bisa Rp141.700 juta, karena memang harga lahan sendiri cukup mahal, walaupun dengan luasan lahan 60 meter persegi. Survei yang kita lakukan dengan profit minimum angka yang muncul berkisar Rp200 jutaan,” sebutnya. Ia berharap masing masing pemerintah daerah mau merevisi perdanya.