BALI TRIBUNE - Kalangan anggota DPRD Kota Denpasar kembali mempertanyakan belum rampungnya revisi draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Permukiman Kumuh. Ada kekhawatiran jika Ranperda tersebut tidak cepat diselesaikan, akan mengganggu proses pengentasan masalah permukiman kumuh. Terlebih, pemerintah telah menargetkan penanganan permukiman kumuh sudah rampung pada tahun 2018 mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara, menyampaikan, revisi draf Ranperda sebenarnya sangat sederhana, yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh di lahan-lahan milik perorangan. Kondisi Denpasar memang berbeda dengan daerah lain, seperti Jakarta.
Di daerah lain umumnya permukiman kumuh muncul di tanah-tanah Negara, seperti bantaran sungai atau sekitar rel kereta api. Namun, di Denpasar permukiman kumuh muncul di lahan pribadi. Ini diakibatkan pemilik tanah mengontrakkan tanahnya, tanpa mengetahui apa peruntukan tanah tersebut.
“Karena ini lahan pribadi, semestinya tak memerlukan alokasi anggaran (APBD). Melainkan cukup dengan melakukan penindakan, jika memang permukiman kumuh ini melanggar aturan. Pemerintah kan tidak harus bertanggung jawab untuk urusan yang sifatnya personal,’’ tandas Suteja Kumara, Senin (14/8).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, melalui pola tersebut, seharusnya tak ada alasan jika revisi draf ranperda harus berlama-lama. Terlebih penataan permukiman kumuh bukan berarti mematikan masyarakat, melainkan menjadikan masyarakat untuk hidup lebih layak.
Sebagaimana diketahui, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Rumah Kumuh dan Permukiman Kumuh, sudah sempat dibahas Pansus XII.
Ketua Pansus XII, I Wayan Suadi Putra, mengakui pada pembahasan awal sudah melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dari beberapa kali pertemuan, Pansus menemukan adanya materi yang perlu direvisi. Mengingat, sampai saat ini revisi belum rampung, sehingga pembahasan belum bisa dilanjutkan. “Perbaikan materi yang kita harapkan belum datang. Kami masih menunggu revisi draf ranperda,” ungkap Suadi Putra.
Pihaknya menyebut, masih ada beberapa yang perlu diperjelas, karena karakteristik permukiman kumuh di Denpasar berbeda dengan daerah lainnya. “Karena itu, perlu ada materi yang bisa digunakan untuk diterapkan di Denpasar. Kalau hanya berdasarkan rancangan yang disetorkan itu, saya pikir tidak bisa memberikan dampak apa-apa bagi Denpasar,” imbuh Suadi Putra.
