Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Rp 11, 3 Miliar untuk Menunjang Kegiatan Fisik di 15 SD

Bali Tribune/ Kasi Sarpras Disdikpora Bangli Ida Bagus Maha Arta



Balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2023 mengucurkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 16 miliar lebih untuk menunjang kegiatan fisik di beberapa SD dan SMP serta PAUD di Bangli. Hampir sebagian besar anggaran diperuntukan untuk menunjang kegiatan fisik sekolah dasar (SD).

Menurut Kasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Olah Raga (Disdikpora) Bangli Ida Bagus Maha Arta jumlah DAK Fisik yang diterima tahun ini sekitar Rp 16 miliar lebih atau lebih sedikit dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 30 miliar. Pemanfaatan DAK Fisik terbagi menjadi dua yakni untuk menunjang pembangunan sarana prasarana  sekolah dan  untuk pemenuhan sarana teknologii informasi dan komunikasi (TIK). ”Tahun 2022 untuk pemenuhan TIK kita mendapat anggaran Rp 16 miliar sementara tahun 2023 sebesar Rp 1,2 miliar. Jika melihat pemanfaatana anggaran untuk menunjang pembangunan sarana prsarana sekolah, maka anggaran yang didapat tahun ini dengan tahun lalu hampir  berimbang,” ungkap IB Maha Arta, Rabu (25/1/2023).

Kata IB Maha Arta total anggaran yang diterima tahun ini untuk menujang pembngunan sarana prasarana sekolah  dari jenjang  PAUD dan SD serta SMP sekitar 16 miliar lebih. Dari jumlah pagu  yang diterima, dipotong 5 persen untuk penunjang kegiatan. “Penunjang kegiatan dimaksud untuk pembiayaan sosialisasi, membuat perencanaan, pengawasan dan untuk vasilitator,” jelasnya.

Lanjut IB Maha Arta, untuk anggaran  PAUD  800.565.000 dan SD sebesar Rp 9.642.358.000 serta SMP sebesar Rp 3.110476.000. “Anggaran lebih besar untuk pembangunan sarana prasarana SD sebesar Rp 9,6 miliar lebih menyasar 15 SD yang tersebar di empat kecamatan,” jelasnya.

Dia mencontohkan pembangunan di SDN 2 Undisan, kecamatan Tembuku dengan angagran  sebesar Rp 1.808.240.000. Adapun aitem pekerjaan meliputi rehab ruang kelas, toilet, perpustakaan dan pembangunan ruang UKS, ruang guru serta pembangunan LAB computer. Sementara tahun ini untuk jenjang PAUD hanya ada 1 kegiatan yakni di TKN Guliang dengan anggaran Rp 800.566.000. Sedangkan jejang SMP menyasar 3 sekolah dengan anggran Rp 3.110.476.000. ”Pengambilan pekerjaan  dilakukan lewat swakelola murni,” kata IB Maha Arta.

wartawan
SAM
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.