Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

RS Pratama Nusa Penida Ditargetkan Operasi 2017

TINJAU - Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bali di lokasi pembangunan RS Pratama Nusa Penida.

Komisi IV DPRD Provinsi Bali berkesempatan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Nusa Penida, Klungkung, Jumat (22/4). Dalam kunjungan tersebut, para wakil rakyat meninjau pembangunan Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, SMA Satu Atap Desa Klumpu dan SMA Negeri 1 serta SMK Negeri 1 Nusa Penida.

Di sela-sela kunjungan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali I Nyoman Parta, menjelaskan secara khusus perkembangan pembangunan RS Pratama Nusa Penida sesuai hasil pantauannya di lapangan. Menurut dia, rumah sakit yang berlokasi di Banjar Nyuh, Desa Ped, itu sudah mulai dikerjakan sejak awal April 2016 ini.

Sesuai target, kata dia, pembangunan RS Pratama ini akan rampung akhir tahun 2016 ini. “Kita sudah pantau secara langsung kondisi di lapangan. Dan dalam jangka waktu 19 hari, perkembangan pembangunan rumah sakit ini sudah berjalan baik,” kata Parta, yang memimpin rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Bali.

Ia berharap, RS Pratama Nusa Penida yang pembangunannya menelan anggaran Rp19 Miliar dari APBD Provinsi Bali ini, sudah bisa dioperasikan pada tahun 2017 nanti. Apalagi, keberadaan RS Pratama tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

“Mereka akan dimudahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan. Kita berharap, tahun 2017 RS Pratama ini sudah bisa dioperasikan,” ujar politisi PDIP asal Gianyar itu.

Parta pun meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mulai menyiapkan SDM, termasuk rancangan anggaran operasional rumah sakit tersebut. “Kami minta Dinas Kesehatan mengusukan anggaran untuk Alkes (alat kesehatan) dan sumber daya manusianya,” tutur anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bali ini.

Selain memantau perkembangan pembangunan RS Pratama, Parta bersama rombongan juga meninjau sejumlah SMA dan SMK di Nusa Penida. Menurut Parta, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat atensi serius oleh pemerintah terkait keberadaan sekolah-sekolah ini.

“Untuk SMA Satu Atap itu diusulkan jadi SMK Pariwisata. Mengingat untuk SMA terjadi penurunan penerimaan siswa. Orangtua menginginkan anaknnya selesai sekolah langsung kerja. Kalau SMA Negeri 1 kekurangan Lab Bahasa dan Sarana Lab Kimia,” jelasnya.

Khusus untuk SMK Negeri 1 Nusa Penida, diakuinya banyak kekurangan guru karena banyak yang pindah. Jurusan Multimedia juga tidak ada guru, sehingga digantikan oleh guru bukan Multimedia. “Ada usulan untuk pembuatan Lab Praktik dalam bentuk hotel mini. Kami akan usulkan nanti dalam rapat rapat dengan SKPD dan TAPD. Nusa Penida harus kita urus lebih serius,” pungkas Parta.

wartawan
San Edison
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.